iniriau.com, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 3462/400.14.1/BPBD/2025 sebagai tindak lanjut rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersama Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH) baru-baru ini.
“Edaran ini sebagai pengingat bagi semua pihak agar serius mencegah dan menangani Karhutla agar tidak meluas,” tegas Gubri Wahid, Kamis (24/7/2025).
Dalam SE tersebut, Gubri meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Riau melaksanakan 10 langkah strategis. Pertama menetapkan status tanggap darurat bila Karhutla telah meluas dan memenuhi kriteria, dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG. Kedua membentuk dan mengaktifkan Satgas Karhutla serta pos komando (Posko Satgas).
Tiga melakukan deteksi dini dan verifikasi lapangan terhadap hotspot, serta penanganan cepat (quick response). Empat memerintahkan camat, lurah, dan kepala desa melakukan patroli rutin dan imbauan kepada masyarakat hingga tingkat RT/RW agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Lima, menyiagakan seluruh sumber daya, baik SDM maupun sarana prasarana, serta menyiapkan anggaran penanganan Karhutla. Enam, meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Forkopimda, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan relawan.
Tujuh, melakukan pembasahan (rewetting) lahan gambut di wilayah rawan kebakaran. Delapan, mengintensifkan kampanye pembukaan lahan tanpa bakar.
Sembilan, mempersiapkan sarana prasarana seperti sekat kanal, pompa, selang, kendaraan operasional, embung, dan menara pemantau, serta memastikan fungsinya berjalan baik. Dan terakhir sepuluh, melakukan pemadaman dini untuk mencegah kebakaran meluas.
SE ini juga ditembuskan kepada sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, termasuk Menko Polhukam, Mendagri, Menteri KLHK, Kepala BNPB, Kapolda Riau, Danrem, dan seluruh BPBD kabupaten/kota di Riau.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
