iniriau.com, Pekanbaru - Rencana Pemprov Riau membentuk panitia seleksi (pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi 20 jabatan Eselon II yang masih kosong di Pemerintah Provinsi Riau, dikritik keras pengamat birokrasi Riau, Zulkarnain Kadir (ZK).
Kepada iniriau.com Minggu (21/9), mantan ASN tersebut mengatakan pembentukan pansel hanyalah sebuah pemborosan.
"Kenapa harus pakai pansel pula, itu hanya buang waktu dan buang anggaran. Ini negara konoha, mana ada yg fair meskipun lewat pansel. Pilih menteri aja tak pakai pansel," ujar ZK mengawali wawancaranya.
Zulkarnain yang juga aktif di dunia advokasi itu yakin pembentukan pansel tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas calon pejabat eselon II yang akan ditunjuk.
"Selama ini gimana, pakai pansel pun kualitasnya sama, tak ada perubahan. Tetap Riau defisit Rp 3,5 trilyun, korupsi jalan terus, dan realisasi kegiatan lambat. Ini negara konoha, kalau bicara fair sudah lama NKRI ini maju. Dari suara netizen pun penunjukan pansel hanya basa basi," tutup ZK.
Berikut 20 jabatan Eselon II yang kosong di lingkungan Pemprov Riau yaitu, Dinas Kesehatan Riau, Biro Administrasi Setdaprov Riau, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau. Biro Umum Setdaprov Riau, Dinas Pariwisata Riau.
Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Direktur RSUD Arifin Achmad, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.
Jabatan eselon II yang kosong lainnya yaitu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Biro Kesra Setdaprov Riau, Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Dinas Perkebunan Riau, Sekretaris DPRD Riau, Dinas Pangan Ketahanan Pangan dan Holtikultura Riau, Dinas Kominfotik Riau (pejabat definitif akan pensiun) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)