iniriau.com, PEKANBARU – SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan kegiatan hulu migas yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi daerah.
Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Riau Abdul Wahid, SKK Migas, dan PHR di Jakarta, Jumat (17/10/2025). Forum tersebut menjadi ruang komunikasi terbuka membahas isu strategis, mulai dari Participating Interest (PI) 10 persen, pengelolaan Lapangan Rokan, keterlibatan pelaku usaha lokal, hingga pemanfaatan sumur idle dan program Local Business Development (LBD).
Gubernur Abdul Wahid menilai tata kelola industri migas di Riau perlu terus diperbaiki agar manfaatnya lebih optimal dan berkeadilan. “Kita ingin hasil pengelolaan sumber daya alam Riau memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Direktur Utama PHR, Ruby Mulyawan, memastikan seluruh kegiatan hulu migas dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. “PHR berkomitmen menjalankan seluruh kewajiban kontraktual dengan BUMD Riau Petroleum secara profesional dan transparan,” katanya.
Ruby menjelaskan, saat ini kondisi arus kas kontraktor masih negatif karena PHR menanggung seluruh biaya investasi dan operasional dengan skema gross split, tanpa penggantian dari pemerintah. Namun mekanisme PI 10 persen tetap terjamin dan pembagian hasil akan semakin optimal seiring meningkatnya produksi dan kinerja keuangan.
“Saat ini kami menunggu arahan terkait penambahan split insentif 19 persen dari Menteri ESDM agar operasi di Wilayah Kerja Rokan bisa terus optimal,” tambahnya.
Selain menjaga produksi melalui program waterflood, PHR juga tengah melakukan studi potensi Migas Non-Konvensional (MNK) serta pengeboran dua sumur eksplorasi Gulamo DET-I dan Kelok DET-I. Sekitar 200–300 sumur idle juga dievaluasi dan diaktifkan kembali setiap tahun untuk menjaga target produksi nasional.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Riau terhadap kegiatan hulu migas. “Sinergi ini penting untuk mempercepat penyelesaian tantangan di lapangan dan mendukung peningkatan produksi migas nasional. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan energi dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan kegiatan hulu migas di Riau harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. SKK Migas juga memastikan prinsip keterbukaan data dan pelibatan daerah berjalan sesuai koridor.
Sementara itu, Direktur BUMD Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menyebut inisiasi pembentukan Satgas kelancaran operasional migas oleh Gubernur menjadi langkah konkret memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR.
“Selain PI 10 persen, daerah juga perlu memastikan manfaat ekonomi lain seperti pajak, multiplier effect, dan CSR yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.**
.jpeg)
