.jpeg)
Oleh Zulkarnain Kadir, Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
MUSIBAH Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bukan hanya pukulan untuk Pemerintah Provinsi Riau, tetapi juga pukulan untuk jutaan rakyat riau yang menggantungkan harapan pada pemimpin daerah. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman langsung terhadap hak rakyat atas pembangunan dan pelayanan yang bersih.
KPK mengamankan lebih dari sepuluh orang dalam OTT yang dilakukan di Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, ditetapkan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan, ancaman dan permainan proyek pemerintah. Meski proses hukum masih berjalan, dampak sosialnya langsung dirasakan masyarakat bawah: pelayanan yang melambat, proyek yang tertunda, dan rasa percaya yang kembali runtuh.
“Kami lelah tertipu korupsi”
Di berbagai daerah, masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin korupsi masih terjadi ketika angka kemiskinan, pengangguran,Defisit anggaran dan harga kebutuhan pokok di Riau masih menjadi persoalan harian.
“Yang kena musibah bukan hanya pejabat, tapi rakyat. Proyek jalan tertunda, bantuan lambat, tapi pejabat sibuk main proyek, jual beli jabatan dll
Dunia usaha kecil juga ikut terpukul. Ketidakpastian politik membuat banyak program UMKM dan bantuan modal tertahan. Para pelaku usaha mengaku takut situasi ini menjadi alasan pemerintah memperlambat pencairan anggaran.
Tuntutan rakyat: Bersihkan birokrasi, jangan hanya tangkap orangnya
OTT kali ini harus menjadi titik balik. Rakyat tidak ingin kasus ini berhenti pada penetapan tersangka. Mereka menuntut:
Reformasi total lelang proyek agar tidak ada lagi “fee wajib” yang membebani kontraktor dan ujungnya membebani rakyat.
Transparansi penggunaan APBD, terutama pada dinas yang memegang anggaran jumbo. Percepatan pelayanan publik, tanpa takut-takutan atau menunggu arahan pejabat baru. Pengawasan independen dari masyarakat untuk setiap proyek besar di Riau.
Plt Gubernur harus berpihak ke rakyat, bukan ke lingkaran elit dan harus ada sikap bagi ASN yang sudah bermain untuk mempertahankan jabatan dengan uang " jatah preman " agar bisa jadi contoh buat asn lain nya.. non job kan mereka..
Dengan ditunjuknya SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau, masyarakat berharap pemerintah bergerak cepat memulihkan kepercayaan publik. Masyarakat menginginkan pemimpin yang tegas membersihkan birokrasi, bukan sekadar menjaga stabilitas politik.
Rakyat menagih jawaban: Siapa yang memastikan proyek tidak lagi dijadikan alat memperkaya kelompok tertentu? Siapa yang menjamin pelayanan publik tidak dijadikan transaksi?
Rakyat ingin perubahan, bukan drama politik
Kasus ini seharusnya membuka mata semua pihak bahwa korupsi bukan lagi soal individu, melainkan sistem. Dan sistem itu hanya bisa diperbaiki jika pemerintah berpihak penuh pada kepentingan rakyat.
Musibah OTT ini adalah ujian untuk Riau. Tetapi rakyat menegaskan, jangan jadikan musibah sebagai alasan berhenti bekerja. Jadikan musibah sebagai alasan untuk bekerja lebih bersih.
Jika pemerintah mampu menjadikan krisis ini sebagai momentum perubahan, rakyat siap mendukung. Jika tidak, rakyat juga siap bersuara lebih keras...**
.jpeg)