Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
TAK ADA yang salah jika sebuah negara hanya memiliki 12 persen penduduk bergelar sarjana. Negara tidak otomatis runtuh, bendera tidak turun, dan pemerintahan tetap berjalan. Namun persoalannya bukan soal bertahan, melainkan ke mana arah negeri ini hendak dibawa.
Dengan komposisi pendidikan seperti itu, negara cenderung bertahan di ekonomi lama: mengeruk sumber daya alam, menjual bahan mentah, dan mengandalkan tenaga murah. Bukan karena rakyatnya tidak mampu, tetapi karena negara gagal memberi jalan naik kelas. Nilai tambah dikerjakan orang lain, keuntungan besar dinikmati pihak luar. Lebih berbahaya lagi, rendahnya pendidikan tinggi membuat ruang kebijakan publik miskin nalar.
Perdebatan kebijakan sering kalah oleh emosi, slogan, dan kepentingan jangka pendek. Keputusan negara mahal biayanya, tetapi murah kualitasnya. Pada titik ini, kerugian tidak langsung terasa hari ini, namun diwariskan kepada generasi berikutnya.
Dalam situasi seperti ini, demokrasi pun menjadi mahal. Politik uang, politik identitas, dan janji instan lebih mudah tumbuh. Bukan karena rakyat bodoh, tetapi karena pengetahuan tidak pernah benar-benar dimuliakan. Pemilu menjadi rutinitas, bukan sarana memilih gagasan terbaik.
Keterbatasan jumlah sarjana juga berdampak pada inovasi. Riset lemah, paten minim, teknologi tertinggal. Negara akhirnya lebih sering menjadi konsumen, bukan pencipta. Ketergantungan pada tenaga dan teknologi asing pun kian dalam, perlahan tapi pasti menggerus kemandirian.
Ironisnya, ketika sarjana menjadi kelompok kecil, ketimpangan justru membesar. Akses jabatan, kebijakan, dan ekonomi menumpuk di segelintir orang. Mayoritas hanya menjadi penonton pembangunan. Dari sinilah rasa ketidakadilan tumbuh, diam-diam namun berbahaya.
Perlu dicatat, persoalan bukan semata angka 12 persen. Negara tetap bisa maju bila pendidikan vokasi kuat, riset terhubung dengan industri, dan kesempatan belajar dibuka luas. Namun jika pendidikan tinggi dibiarkan mahal, tidak relevan, dan tidak strategis, maka rendahnya jumlah sarjana adalah cermin kegagalan negara membangun manusia.
Pada akhirnya, negeri dengan sarjana sedikit akan sulit adil, sulit mandiri, dan mudah dikendalikan. Bukan karena rakyatnya lemah, melainkan karena manusia tidak pernah dijadikan investasi utama.**
