Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
RIAU bukan miskin sumber daya. Sawit,kelapa menghampar, migas mengalir, hutan pernah menjadi penyangga kehidupan. Namun anehnya, Riau justru selalu tampak tak punya harga di hadapan negara dan pasar. Akar persoalannya bukan pada alam, melainkan pada politik kebun sawit yang menjadikan kekuasaan sekadar alat penyelamatan diri dan keluarga.
Dalam teori negara klasik, Max Weber menegaskan bahwa negara seharusnya memonopoli kekuasaan yang sah demi kepentingan publik. Tapi yang terjadi di Riau justru sebaliknya: kekuasaan dikooptasi modal, negara menjadi tameng kepentingan privat.
Ketika “bos sawit” kuat, kekuasaan mengalir. Begitu bermasalah, barisan terdekat lari ke poros baru. Loyalitas berpindah secepat arah angin karena yang dipertahankan bukan negara, melainkan akses dan keselamatan pribadi.
Di sinilah negara kehilangan wibawa. Teori state capture menjelaskan, ketika kebijakan publik ditentukan oleh pemilik modal, maka negara tak lagi netral. Riau mengalami itu bertahun-tahun. Regulasi lahan, pembiaran konflik agraria, hingga lemahnya posisi fiskal daerah adalah gejala nyata bahwa negara di Riau lebih sering hadir sebagai pelayan pasar, bukan pelindung rakyat.
Lebih menyedihkan lagi, kondisi ini bertabrakan langsung dengan adat Melayu Riau. Dalam adat ditegaskan: “Tegak adat karena mufakat, tegak negeri karena amanah.” Artinya, kekuasaan bukan untuk diselamatkan, tapi diamanahkan. Pemimpin dalam adat Melayu adalah orang yang dituakan, bukan orang yang paling kuat modalnya. Ia berdiri karena marwah, bukan karena sponsor.
Politik kebun sawit justru membalik nilai itu. Yang dituakan bukan yang beradat, tapi yang berduit dan punya jabatan Yang diikuti bukan yang amanah, tapi yang mampu memberi perlindungan. Maka jangan heran bila saat badai datang, satu per satu meninggalkan kapal. Dalam adat Melayu, itu disebut hilang marwah. Dalam teori negara modern, itu disebut krisis legitimasi.
Riau akhirnya terjebak paradoks: kaya sumber daya, miskin kedaulatan. Negara ada secara administratif, tapi lemah secara moral. Adat ada sebagai simbol, tapi mati dalam praktik. Ketika kepentingan keluarga dan jaringan lebih utama dari kepentingan negeri, maka yang runtuh bukan hanya pemerintahan, tapi harga diri kolektif orang Riau.
Jika politik Riau terus disandera logika kebun sawit, maka Riau akan selamanya menjadi daerah penyangga diambil hasilnya, ditinggal masalahnya. Negara tak akan pernah kuat bila adat diinjak, dan adat tak akan hidup bila negara tunduk pada modal. Sudah waktunya Riau kembali pada prinsip dasarnya: negara berdiri untuk rakyat, kekuasaan dijalankan dengan amanah, dan adat dijaga sebagai marwah. Tanpa itu, sawit akan terus tumbuh, tapi Riau akan tetap kerdil di hadapan kekuasaannya sendiri.**
