Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
DI RIAU, jabatan gubernur tak ubahnya kursi panas. Siapa pun yang duduk, pusing tetap jadi agenda wajib. Bedanya hanya di angka. Gubri nonaktif Abdul Wahid dipaksa menghadapi defisit anggaran Rp3,5 triliun, kepala pusing tujuh keliling, suara publik riuh. Kini, Plt Gubernur Riau menghadapi defisit Rp1,2 triliun pada 2026, tetap saja pening meski skalanya lebih kecil.
Kondisi ini menegaskan satu fakta pahit: defisit anggaran Riau bukan musibah insidental, tapi penyakit menahun. Bukan soal siapa gubernurnya, melainkan bagaimana negara dalam bentuk pemerintah daerah mengelola kekuasaannya atas uang publik.
Dalam teori negara, anggaran adalah alat kedaulatan. Negara kuat jika mampu mengatur pendapatan dan belanja secara rasional. Tapi di Riau, APBD justru menjadi dokumen harapan, bukan kemampuan riil. Pendapatan diproyeksikan tinggi, belanja dilepas tanpa rem, lalu defisit datang dan rakyat diminta maklum. Ironinya, Riau bukan daerah miskin. SDA melimpah, sawit, kelapa dan migas jadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun yang terjadi adalah kutukan sumber daya: kekayaan alam besar, tapi ruang fiskal sempit.
Negara hadir sebagai pemungut, bukan pengelola yang adil. Plt Gubernur hari ini berada di posisi serba salah. Ia bukan perancang awal defisit, tapi menjadi penanggung jawab moral dan administratif. Tanpa mandat politik kuat, solusi yang diambil nyaris selalu sama: menunda bayar, memangkas program, dan berharap badai cepat berlalu. Masalahnya, badai tak pernah benar-benar pergi. Defisit hanya menyeberang tahun anggaran, diwariskan dari satu rezim ke rezim lain. Gubernur berganti, tapi masalah tetap bertahan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka APBD Riau bukan lagi alat pembangunan, melainkan catatan kegagalan kolektif. Rakyat tak butuh alasan, tapi kejujuran. Tak butuh janji, tapi disiplin fiskal. Kalau tidak ada keberanian membongkar pola lama belanja boros, PAD semu, dan ketergantungan pada pusat maka ke depan, siapa pun Gubernur Riau, aktif atau pelaksana tugas, nasibnya tetap sama: pusing tujuh keliling, sementara defisit tertawa pelan.**
