Oleh: Zulkarnain Kadir, Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
DEFISIT APBD Provinsi Riau sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2026 kembali menegaskan satu kenyataan pahit: Riau kaya sumber daya alam, tetapi miskin kedaulatan anggaran. Ini bukan peristiwa luar biasa, melainkan pola berulang yang terus terjadi dari tahun ke tahun.
Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil migas, sawit, kertas, dan komoditas strategis lainnya.
Letaknya di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Namun ironisnya, APBD Riau relatif kecil dan kerap defisit. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: di mana letak masalah sebenarnya? Masalah utama bukan pada kurangnya potensi, melainkan pada struktur ekonomi dan pembangunan yang tidak berpihak pada daerah.
Kekayaan alam Riau dieksploitasi secara masif, tetapi nilai tambahnya justru mengalir keluar. Kantor pusat perusahaan berada di luar Riau, pajak dan keuntungan besar tidak menetap di daerah, sementara Riau menanggung dampak lingkungan, sosial, dan infrastruktur. Defisit anggaran kemudian menjadi alasan untuk menunda pembangunan.
Proyek infrastruktur diperlambat, pelayanan publik ditekan, dan masyarakat kembali diminta memahami keterbatasan fiskal. Di sisi lain, belanja rutin birokrasi sering kali tetap aman, seolah defisit adalah beban yang harus ditanggung rakyat, bukan sistem pemerintahan.
Dalam konteks pembangunan daerah, defisit seharusnya menjadi alarm evaluasi, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Defisit yang berulang menunjukkan kegagalan merumuskan arah pembangunan yang produktif dan berkelanjutan. Tanpa industrialisasi, tanpa hilirisasi, dan tanpa penguatan pendapatan asli daerah, Riau akan terus bergantung pada transfer pusat dan terjebak dalam lingkaran defisit.
Yang lebih mengkhawatirkan, defisit ini mulai dianggap hal yang wajar. Padahal, jika dibiarkan, ia akan mempersempit ruang fiskal dan melemahkan kemampuan pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat: jalan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta penciptaan lapangan kerja.
Riau tidak kekurangan kekayaan. Yang kurang adalah keberanian politik dan ketegasan kebijakan untuk menata ulang hubungan antara negara daerah, korporasi, dan rakyat. Tanpa perubahan mendasar, defisit akan terus hadir sebagai gejala, sementara akar persoalan tetap dibiarkan tumbuh. Defisit Rp1,2 triliun bukan sekadar soal anggaran. Ia adalah cermin dari persoalan kedaulatan ekonomi daerah. Jika Riau ingin keluar dari siklus ini, maka pembangunan harus diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, penegakan kontribusi korporasi, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Jika tidak, Riau akan terus menjadi daerah yang kaya di atas kertas, tetapi rapuh dalam kenyataan , jangan anggap remeh defisit setiap tahun.. harus di cari jalan keluar oleh pemerintah dan masyarakat, dan harus khawatir agar semangat untuk mencari terobosan pad baru untuk menambah kekurangan APBD. APBD Riau kalau mau aman mesti dua kali lipat dari sekarang 8,3, dengan luas wilayah nya terbesar di sumatra dan penduduk 7 jiwa.
Riau ini bukan provinsi kecil. Wilayahnya paling luas di Sumatera, penduduknya sekitar tujuh juta jiwa, sumber dayanya kelas dunia. Migas, sawit, kehutanan, pelabuhan strategis di Selat Malaka. Tapi ketika APBD 2026 hanya Rp8,3 triliun, pertanyaan sederhana tak bisa dihindari, ini anggaran membangun, atau sekadar bertahan hidup?
Secara hitung-hitungan kasar, Rp8,3 triliun dibagi tujuh juta jiwa, hasilnya sekitar Rp1,1 juta per orang per tahun. Itu pun belum dipotong belanja wajib gaji ASN, operasional birokrasi, belanja rutin. Sisanya? Tipis. Sangat tipis. Dengan angka seperti itu, mimpi pembangunan besar jalan antarwilayah yang layak, jembatan strategis, layanan kesehatan bermutu, sekolah unggul lebih sering tinggal di pidato, bukan di lapangan.
Problem Riau bukan semata kecilnya angka APBD. Struktur anggarannya berat di rutin, ringan di produktif. APBD habis untuk “menghidupi kantor”, bukan “menggerakkan ekonomi”. Jalan rusak ditambal, bukan dibangun tuntas. Program berganti nama, tapi dampak ke rakyat nyaris tak terasa.
Akhirnya, luas wilayah justru jadi beban, bukan keunggulan. Ironinya, Riau menyumbang besar ke nasional, Namun di Riau, kemakmuran itu lebih dulu singgah di pusat dan korporasi, baru sisanya kalau ada menetes ke daerah. APBD Rp8,3 triliun seakan menegaskan: Riau kaya sumber daya, miskin fiskal.
Haruskah khawatir? Ya, jika pola ini dibiarkan. Dengan anggaran segitu, pembangunan hanya berjalan lambat, timpang, dan reaktif. Riau akan terus memelihara masalah lama: infrastruktur tertinggal, ketergantungan pada pusat, dan ekonomi yang tak naik kelas.
Dengan jujur APBD kecil masih bisa berdampak besar jika berani berubah. Kuncinya ada pada prioritas. Hentikan proyek kosmetik. Fokuskan anggaran pada sektor pengungkit. Konektivitas wilayah, hilirisasi SDA, pendidikan vokasi, dan kesehatan. Perkuat PAD secara serius bukan lewat pajak mencekik rakyat, tapi lewat tata kelola SDA yang adil, transparan, dan bernilai tambah di Riau, bukan di luar Riau. Pada akhirnya, Rp8,3 triliun memang tidak cukup untuk membangun Riau yang luas dan besar.**
