iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memastikan pengisian lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang saat ini masih kosong akan segera dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau asesmen. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kekosongan jabatan tersebut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan karena sementara diisi oleh pelaksana tugas.
Meski demikian, pengisian jabatan definitif tetap menjadi prioritas. “Seluruh proses akan dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak ada titipan, semua berdasarkan kompetensi,” ujar SF Hariyanto, Selasa (27/1/2026).
Adapun jabatan yang akan diisi meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Provinsi Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
SF Hariyanto menjelaskan, tahap awal seleksi dimulai dengan pembentukan panitia seleksi independen, dilanjutkan pendaftaran dan asesmen bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan. Dari proses tersebut akan dihasilkan tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan.
“Tiga nama hasil seleksi akan diajukan sesuai mekanisme, termasuk persetujuan BKN dan Kementerian Dalam Negeri sebelum pelantikan,” jelasnya. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, menyatakan pihaknya siap melaksanakan seluruh tahapan seleksi jabatan eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menunggu arahan pimpinan. Begitu ada instruksi, proses seleksi langsung dibuka,” ujarnya. Pemprov Riau berharap pengisian jabatan strategis tersebut dapat memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.**
