.jpeg)
iniriau.com, PEKANBARU – Dugaan perselingkuhan yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan RSUD Arifin Achmad terus bergulir dan kini dalam pendalaman aparat pengawas internal pemerintah daerah. Kasus ini mencuat setelah perempuan berinisial YP melaporkan suaminya, MF, ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada 12 Desember 2025. MF diduga menjalin hubungan hingga menikah siri dengan atasannya berinisial DN yang juga bekerja di rumah sakit tersebut.
Dalam keterangannya, YP mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti, mulai dari foto hingga tangkapan layar percakapan WhatsApp. “Saya melapor karena merasa sudah sangat dirugikan. Saya sudah serahkan bukti foto dan percakapan yang saya miliki ke BKD,” ujar YP, Jumat (13/2/2026).
YP mengungkapkan, kecurigaannya terhadap hubungan keduanya mulai muncul sejak Februari 2025, setelah melihat perubahan sikap suaminya. Situasi memanas ketika pada Maret 2025 MF disebut menyampaikan keinginan untuk menikah lagi.
Menurut YP, pengakuan soal pernikahan siri disampaikan langsung oleh MF setelah dirinya mendatangi rumah DN pada September 2025. “Sejak dia mengaku sudah menikah siri, kondisi rumah tangga kami makin memburuk. Saya juga masih menemukan komunikasi mereka sampai akhir tahun,” katanya.
Merasa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan, YP menyatakan siap menempuh jalur hukum selain proses administratif yang sedang berjalan. Pemprov Riau Dalami Kasus Melalui Inspektorat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Inspektorat Provinsi Riau telah memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Pelaksana Tugas Inspektorat Riau, Jondri Jayaputra Manurung, menyebutkan tim pemeriksa telah mengumpulkan keterangan awal guna memastikan fakta yang terjadi.
“Tim sudah selesai melakukan pemeriksaan. Semua keterangan sudah kami kumpulkan dan akan dibahas dalam rapat internal untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanggilan ulang masih dimungkinkan jika dibutuhkan keterangan tambahan sebelum rekomendasi sanksi ditetapkan. BKD Tunggu Rekomendasi Sanksi Sementara itu, Kepala BKD Riau Budi Fakhri menegaskan pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan kepegawaian setelah menerima rekomendasi resmi dari Inspektorat.
“Posisi BKD menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat. Kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. Pihak manajemen rumah sakit juga menyerahkan proses penanganan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku.
Hingga kini, proses pendalaman kasus masih berlangsung dan keputusan terkait sanksi terhadap ASN yang dilaporkan masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat.**
