iniriau.com, Pekanbaru – Bupati Zukri menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Menara Dang Merdu, Rabu (18/2/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan kabupaten/kota dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, akademisi, serta tokoh masyarakat. Dalam arahannya, SF Hariyanto menegaskan pentingnya perencanaan yang realistis dan terukur.
“Pembangunan harus fokus pada sektor yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kesehatan, kualitas SDM, dan infrastruktur. Penyusunan APBD juga harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Zukri menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Riau dalam menyelesaikan persoalan tunda bayar dan tunda salur yang sebelumnya membebani keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dalam menuntaskan tunda bayar dan tunda salur. Ini sangat membantu daerah untuk kembali menata program pembangunan secara lebih optimal,” kata Zukri.
Ia juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
“Penurunan TKD bukan untuk dikeluhkan, tetapi menjadi dorongan bagi kami agar lebih kreatif menggali potensi PAD. Daerah harus bisa berdiri lebih mandiri,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Zukri turut mengusulkan dukungan infrastruktur untuk pengembangan sektor pariwisata. Ia berharap Pemprov Riau memberikan perhatian terhadap akses jalan menuju Istana Sayap yang akan menjadi tuan rumah Festival Keraton Kerajaan Nasional.
“Kami akan menjadi tuan rumah Festival Keraton Kerajaan Nasional di Istana Sayap. Untuk itu, kami memohon dukungan perbaikan infrastruktur jalan agar kegiatan ini berjalan maksimal dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung akses menuju kawasan wisata Ombak Bono yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. “Bono adalah aset wisata yang luar biasa. Jika akses jalannya baik, dampaknya bukan hanya pada kunjungan wisata, tetapi juga terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Terkait kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, Zukri mengajak seluruh pihak duduk bersama mencari solusi agar tidak berdampak pada penurunan pendapatan daerah.
“Kita perlu komunikasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Jika pendapatan daerah menurun, tentu akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Karena itu, sinergi sangat dibutuhkan,” tutupnya.**
