iniriau.com, Pekanbaru - Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 50 liter per hari. Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 April 2025 esok. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi itu ditujukan bagi pemilik kendaraan pribadi, kendaraan angkutan barang, hingga kendaraan roda enam, dan tidak berlaku untuk kendaraan umum. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu adalah untuk BBM jenis pertalite dan solar.
Menanggapi kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu, ekonom Riau Edyanus Herman Halim mengatakan kebijakan pemerintah tersebut memang sudah seharusnya dilakukan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut dilakukan karena tekanan geopolitik dinamika tinggi. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi diberbagai sektor harus dilakukan.
"Ini kan karena tekanan geopolitik pasca perang Iran dengan Amerika Serikat - Israel. Perang yang terjadi di Timur Tengah itu memiliki konsekwensinya di berbagai belahan dunia. Sisi positif untuk kita, selain meningkatkan produktivitas dan penggunaan produk dalam negeri, kita memang sudah seharusnya melakukan efisiensi agar terhindar dari tekanan ekonomi yang semakin sulit," kata Edyanus saat di wawancara iniriau.com, Selasa (31/3), di Pekanbaru.
Saat ditanya apakah perlu Riau mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, mengingat Riau adalah salah satu daerah penghasil minyak bumi untuk Indonesia. Edyanus menjelaskan, sebaiknya tetap melakukan penghematan sumber daya alam nya, dan salah satunya adalah minyak bumi.
"Jangan sampai terlintas untuk boros menggunakan BBM meskipun Riau adalah daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Kita ini masih dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi kita wajib melaksanakan kebijakan NKRI tersebut," lanjut Edyanus lagi.
Ia juga menegaskan sumber daya alam (SDA) Riau harus dimanfaatkan sebagai mungkin. Pemprov Riau harus bisa mengarahkan potensi SDA nya untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM).
"Ini perlu, apalagi sejak diberlakukannya otonomi daerah. Banyak kepala daerah dan kepala dinas yang tersandung kasus korupsi karena menguras SDA bukan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan daerahnya. Jadi manfaatkan SDA itu dengan bijaksana agar tidak jadi bencana dikemudian hari," tegas Edyanus mengakhiri penjelasan.
Kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai respon dari gejolak pasokan dan naiknya harga minyak mentah dunia, pasca konflik Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat - Israel.**
