iniriau.com, ROHIL - Situasi pasca aksi unjuk rasa di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, mulai berangsur kondusif. Hal itu ditandai dengan kunjungan langsung Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau, Hengky Haryadi, yang menggelar dialog terbuka bersama masyarakat, Minggu (12/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Camat Pasir Limau Kapas tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga warga setempat. Hadir pula Bupati Rohil Bistamam, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, serta Wakil Bupati Jhony Charles bersama unsur Forkopimda lainnya.
Dalam kesempatan itu, Hengky menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk keseriusan Polda Riau dalam merespons keresahan masyarakat, khususnya terkait peredaran narkoba yang dinilai meresahkan.
“Kami datang untuk memastikan situasi tetap aman dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Terkait narkoba, ini menjadi prioritas. Tidak ada toleransi, siapa pun yang terlibat akan kami tindak tegas,” ujar Hengky kepada awak media.
Ia bahkan menegaskan, penindakan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga internal kepolisian jika terbukti terlibat.
“Kalau ada anggota Polri yang bermain dengan narkoba, sanksinya jelas—pemecatan. Ini komitmen kami,” tegasnya.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi dan menghindari tindakan main hakim sendiri. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai aturan.
“Kami minta masyarakat tidak melakukan aksi di luar hukum. Percayakan kepada kami, setiap laporan akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Rokan Hilir, Isa Imam Syahroni, memastikan jajarannya akan meningkatkan patroli dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di wilayah Panipahan.
“Kami akan lebih intens turun ke lapangan, terutama di titik-titik yang dianggap rawan. Tidak hanya narkoba, tapi juga segala bentuk aktivitas ilegal akan kami tindak,” ujarnya.
Senada dengan itu, Bupati Rokan Hilir, Bistamam, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya pemberantasan narkoba.
“Pemerintah daerah tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba. Ini harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat,” katanya.
Dari hasil dialog tersebut, seluruh pihak sepakat membangun komitmen bersama melalui deklarasi yang berisi penegakan hukum, pemberantasan narkoba, menjaga stabilitas keamanan, serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat memicu konflik sosial. Perwakilan tokoh masyarakat Panipahan juga menyampaikan harapan agar langkah konkret terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami berharap ini bukan hanya pertemuan seremonial. Masyarakat ingin ada tindakan nyata agar Panipahan benar-benar aman,” ujar salah seorang tokoh pemuda.
Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dan dialogis. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian persoalan secara bersama-sama, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat di Panipahan.**
