.jpg)
iniriau.com, PEKANBARU – Di tengah tekanan fiskal akibat penyesuaian dana transfer pusat, Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Riau terus mendorong upaya penguatan investasi sebagai salah satu strategi meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
Pansus PAD DPRD Riau diketahui melakukan komunikasi dan penjajakan dengan sejumlah pihak, termasuk pemangku kepentingan di tingkat nasional yang memiliki pengalaman di bidang diplomasi ekonomi, untuk memperluas jejaring investasi bagi Provinsi Riau.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencari terobosan di tengah terbatasnya ruang fiskal daerah.
“Pansus PAD melihat perlunya langkah-langkah strategis untuk membuka peluang investasi yang lebih luas di Riau, karena ketergantungan pada dana transfer pusat tidak bisa terus menjadi andalan,” ujar Abdullah, Rabu (15/4/2026).
Tekanan Fiskal dan Kebutuhan Diversifikasi Ekonomi
Menurut Abdullah, kondisi APBD Riau saat ini masih terdampak penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan daerah.
Ia menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat hanya mengandalkan sektor pajak, tetapi harus diperkuat melalui masuknya investasi baru.
“Kita perlu memperluas basis ekonomi daerah. Investasi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat PAD dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Pansus PAD DPRD Riau juga menyoroti pentingnya hilirisasi sektor-sektor unggulan seperti kelapa sawit, kehutanan, pulp and paper, serta pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa.
Menurut Abdullah, Riau memiliki potensi besar yang perlu dioptimalkan melalui penguatan industri bernilai tambah agar tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Riau harus bergerak ke arah industri hilir. Ini penting agar nilai tambah ekonomi bisa dinikmati di daerah,” katanya.
Wacana Tim Percepatan Investasi
Sebagai tindak lanjut, Pansus PAD DPRD Riau juga tengah mengkaji usulan pembentukan Tim Percepatan Investasi Riau yang akan melibatkan perangkat daerah terkait. Tim ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, memastikan ketersediaan lahan yang jelas, serta memberikan kepastian bagi investor yang akan menanamkan modal di Riau.
“Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat, mulai dari perizinan, ketersediaan lahan, hingga skema insentif agar investasi lebih menarik,” ujar Abdullah.
Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat berdampak langsung pada peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Harapan kita, investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau ke arah yang lebih baik,” tutupnya.**
