iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh investor dan perusahaan yang beroperasi di daerah itu menggunakan kendaraan berpelat nomor BM agar pajak kendaraan bermotor masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau. Permintaan tersebut disampaikan Plt Gubernur SF Hariyanto saat menghadiri Sosialisasi Kepatuhan Investasi Terpadu bagi PMA/PMDN Melalui Pengawasan Berbasis Risiko di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (13/5/2026).
SF Hariyanto mengatakan, Pemprov Riau membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi para pelaku usaha. Namun, perusahaan yang beroperasi di Riau juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Kami menghimbau seluruh perusahaan yang masuk ke Riau agar menggunakan pelat BM, sehingga pajak kendaraan yang dibayarkan masuk ke PAD Riau dan manfaatnya kembali untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain penggunaan kendaraan berpelat BM, pemerintah provinsi juga mendorong perusahaan membuka rekening di Bank Riau Kepri Syariah serta memiliki NPWP di Provinsi Riau agar pajak perusahaan tercatat sebagai penerimaan daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau.
SF Hariyanto menjelaskan, saat ini pemerintah provinsi hanya menerima sekitar 30 persen dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, optimalisasi penggunaan kendaraan berpelat BM dinilai mampu mendongkrak PAD.
Ia juga meminta bupati dan wali kota se-Riau ikut menginventarisasi kendaraan milik perusahaan yang belum menggunakan pelat nomor BM.
“Kita minta pemerintah daerah ikut mengejar kendaraan perusahaan yang belum BM agar pendapatan daerah juga meningkat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Riau turut menegaskan komitmennya untuk terus mempermudah proses perizinan investasi demi menjaga iklim usaha tetap kondusif dan menarik bagi investor.**
