iniriau com, BENGKALIS – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (UNRI) menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis digital di Desa Sungai Tengah, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh informasi administrasi desa.
Sebanyak 11 mahasiswa Kukerta menginisiasi program bertema Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penyediaan Layanan Informasi di Kantor Desa serta Media Saran dan Kritik Digital Berbasis QR Code sebagai Sarana Evaluasi.
Salah seorang mahasiswa Kukerta, Suci Dwipayana Rahmadhani, mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah desa agar pelayanan kepada masyarakat semakin transparan, mudah dijangkau, dan lebih responsif.
"Kami ingin membantu pemerintah desa menghadirkan pelayanan yang lebih efektif sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap kualitas pelayanan," ujarnya, Minggu (26/7/2026).
Dalam program ini, mahasiswa memasang papan informasi di Kantor Desa Sungai Tengah yang berisi berbagai jenis layanan administrasi beserta persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Informasi tersebut mencakup pengurusan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, pengantar KTP dan Kartu Keluarga, surat pengantar nikah, surat kelahiran, surat kematian, legalisasi dokumen, hingga layanan administrasi desa lainnya.
Selain layanan tatap muka, masyarakat juga dapat mengakses informasi secara daring melalui WhatsApp dan email resmi desa. Warga dapat menanyakan prosedur, persyaratan, maupun jadwal pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor desa.
Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, mahasiswa Kukerta juga menyediakan media saran dan kritik berbasis QR Code yang ditempatkan di area pelayanan kantor desa. Setelah dipindai menggunakan telepon seluler, warga akan diarahkan ke formulir digital untuk memberikan penilaian, kritik, maupun masukan terhadap pelayanan yang diterima.
Suci berharap inovasi tersebut dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah desa sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.**
