Iniriau.com, Jakarta – Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hasil SNLIK 2025. Saat itu, indeks literasi keuangan berada di angka 66,64 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.
Capaian SNLIK 2026 juga telah melewati target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029. Target tersebut sebesar 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Hasil survei tersebut diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta.
SNLIK 2026 menjadi pelaksanaan perdana yang melibatkan tiga lembaga tersebut. Kolaborasi dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih luas dan komprehensif mengenai tingkat pemahaman serta akses masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan.
Metodologi Survei
SNLIK 2026 dilaksanakan di seluruh 38 provinsi dan mencakup 514 kabupaten/kota di Indonesia. Survei melibatkan 75.000 responden dengan rentang usia 15 hingga 79 tahun.
Pendataan lapangan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Sebanyak 3.480 petugas dikerahkan untuk melakukan pendataan. Jumlah sampel tersebut meningkat signifikan dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Cakupan pengukuran SNLIK 2026 meliputi berbagai sektor dan produk jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending, penyelenggara sistem pembayaran hingga berbagai lembaga jasa keuangan lainnya.
Di balik peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan, survei menemukan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan.
Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, masyarakat yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin baru mencapai 46,31 persen.
Pengetahuan mengenai penjaminan polis asuransi bahkan masih lebih rendah. Dari pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial, hanya 12,47 persen yang mengetahui adanya penjaminan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi perlu diikuti edukasi yang lebih terarah. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui adanya perlindungan dalam sistem keuangan, tetapi juga memahami siapa yang memberikan jaminan, ketentuan yang berlaku, serta cara kerja mekanisme penjaminan.
Tingkat pengetahuan masyarakat juga dipengaruhi sejumlah karakteristik, antara lain pendidikan, pendapatan, nilai simpanan, wilayah tempat tinggal, dan tingkat literasi keuangan.
Hasil SNLIK 2026 selanjutnya menjadi salah satu pijakan bagi OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan terkait untuk menyusun strategi edukasi yang lebih tepat sasaran.
Penguatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus mendukung ketahanan dan stabilitas sistem keuangan nasional.**
