iniriau.com, Pekanbaru - Kegagalan sejumlah perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yang tidak mencapai target deviden mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPRD Riau dari fraksi partai PKS Ayat Cahyadi.
Menurut Ayat Cahyadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau perlu melakukan evaluasi atas kegagalan sejumlah perusahaan BUMD tersebut.
"Dalam rapat badan anggaran (banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, saya selalu bertanya apakah target deviden sudah diketahui dan disetujui oleh direktur utama (dirut)?" kata Ayat Cahyadi kepada iniriau.com, Sabtu (26/9) di Pekanbaru.
Menurutnya, kegagalan sejumlah perusahaan plat merah milik daerah itu sangat mengganggu dan berimbas langsung pada pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Riau.
Oleh karena itu, Pemprov Riau harus lakukan evaluasi kinerja jajaran direksi BUMD. Jika perlu kedepannya, jajaran direksi yang sudah diamanahkan memimpin perusahaan, harus menandatangani fakta integritas.
Ia dengan tegas mengatakan bahwa jajaran direksi yang gagal mencapai target kinerja dan tidak mampu memajukan perusahaan daerah harus siap bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, seperti siap mundur dari jajaran direksi BUMD yang dipimpinnya.
"Hal ini sangat menggangu khususnya untuk capaian target PAD kita. Hal itu akan berimbas pada kegiatan pembangunan di daerah. Kedepannya, tanda tangani fakta integritas dan siap mundur jika gagal capai target," tegas Ayat Cahyadi.
BUMD Riau Jangan Jadi Beban Tapi Harus Bisa Jadi Mesin Uang Daerah
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Riau (UNRI) Dahlan Tampubolon mengatakan, BUMD Riau itu harusnya tidak menjadi beban, namun harus bisa menjadi mesin uang daerah.
"Ya itu tadi, lihat dulu kondisi keuangan daerah. Kondisi fiskal kita itu sudah lampu kuning. Harusnya BUMD itu jadi mesin uang, bukan beban bagi kas daerah," kata Dahlan Tampubolon.
Ekonom Riau itu juga mengatakan Pemprov Riau harus mengevaluasi total kinerja BUMD. Menurutnya, jika ada BUMD yang tidak mencapai target, lakukan kebijakan divestasi dan likuidasi taktis.
"Kemarin Sekdaprov Riau bilang buka opsi divestasi dan likuidasi. Lakukan itu ke anak perusahaan BUMD yang tidak mampu capai target, selesai masalahnya. Anggaran daerah itu sudah lampu kuning lho, tidak bisa main-main dan banyak cincong para jajaran direksi BUMD itu. Yang sakit itu jangan dipaksa hidup dan biaya operasional bersandar pada APBD," kata Dahlan menegaskan.
Ia mencontohkan sejumlah BUMD yang postur strukturnya organisasinya dinilai terlalu gemuk, alias berlebihan sehingga membebankan anggaran operasional perusahaan.
"Lihat saja PT PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua. Buat apa sebanyak itu direksi perusahaan. Lalu PT SPR, hasil usaha masih nol tapi struktur organisasi luar biasa banyak. Itu khan beban operasional tambah banyak, pangkas yang tidak perlu," tukas Dahlan lagi.
Kemudian, dosen fakultas ekonomi UNRI itu memberikan sejumlah solusi untuk BUMD yang mati suri: merger. Ia meminta agar tujuh BUMD itu tidak jalan sendiri-sendiri, dengan demikian beban operasional juga berkurang.
"Merger saja, itu lebih baik. Tujuh BUMD berarti ada tujuh dirut, tujuh komisaris, habis donk anggaran daerah buat bayar gaji. Seperti ini contohnya, PT SPR, PT Riau Petroleum dan PT PIR merjer jadi satu perusahaan yang mengelola sumber daya alam daerah. Kemudian, BRK Syariah, Jamkrida dan PT PER jadi satu manajemen. Bisa kita pangkas biaya operasional 40%, dan ini baru efisiensi namanya," jelas Dahlan menambahkan penjelasannya.
Tak kalah penting, ekonom Riau itu juga menyoroti gaya para jajaran direksi BUMD yang terlalu mentereng. Ia mengatakan para jajaran direksi BUMD itu harus bisa menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan, dan berhenti untuk tampil wah didepan publik.
"Jajaran direksi itu seharusnya stop dulu gaya-gayaan. Moratorium beli mobil dinas, dan saya sarankan stop tambah-tambah komisaris titipan. Belum apa-apa sudah minta beli mobil dinas, sementara TPP ASN dipotong 30% dari mosok direksi BUMD masih enak-enakan?" pungkas Dahlan menutup penjelasannya.
Data Fitra Riau mencatat pendapatan Riau 2026 diproyeksikan anjlok karena Dana Transfer dari pusat dipangkas, lalu PAD daerah terjun bebas, dari 59% atau sekitar Rp 5,9 trilyun di tahun 2024, dan saat ini menyisakan 54% atau sekitar Rp 5,18 trilyun di tahun 2025.
Sedangkan realisasi dari pendapatan daerah hanya 80,59% atau Rp4,19 trilyun, plus pajak daerah hilang Rp600 milyar, dari Rp 4,3 trilyun menjadi Rp 3,7 trilyun.**
