Pekanbaru, Iniriau.com - Komisi IV DPRD Riau menyayangkan pemutusan aliran listrik oleh PLN di Pustaka Wilayah Soeman HS karena sudah menunggak dua bulan.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Sumiyanti di Pekanbaru, Kamis angkat bicara terkait pemutusan tersebut, seharusnya komunikasi yang baik bisa terjalin diantara kedua belah pihak.
"Sangat kita sayangkan, karena ini kan semestinya bisa dibicarakan, walaupun ada masalah, tapi PLN bisa menahan dulu, karena ini kan masalah publik. Fasilitas umum," kata Sumiyanti.
Meski mengetahui total tunggakan tagihan listrik mencapai Rp200 juta, Sumiyanti mengatakan hutang akan tetap dibayarkan karena sudah menjadi tanggung jawab instansi terkait untuk membayar. Sementara untuk teknis pembayaran, menurutnya bisa disepakati bersama.
"Tetap harus dibayarkan, tidak mungkin kita hutang tapi tidak dibayar. Tapi bisa duduk bersama. Kita sepakat terkait hal ini harus disiplin, tapi semua bisa dibicarakan lah. Nanti kita juga akan coba menelusuri terkait hal ini," sebut Politisi Golkar Riau itu.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson menyoroti persoalan perencanaan anggaran di instansi terkait menjadi penyebabnya.
"Persoalan ini karena adanya kesalahan perencanaan anggaran. Mereka mengajukan anggaran bukan untuk satu tahun anggaran, tapi untuk delapan bulan anggaran, karena mereka berharap adanya APBD Perubahan," ungkapnya.
Pihaknya mendesak agar dinas terkait bisa mencarikan solusi terhadap pemutusan listrik tersebut. Minimal mencari pinjaman angggaran untuk melunasi tunggakan listrik yang dimaksud.
"Listrik, gaji dan lainnya kita anggap wajib dianggarkan untuk satu tahun anggaran. Jangan menunggu adanya perubahan, oke lah kalau ada perubahan, kalau tidak ya seperti ini jadinya," ujar politisi Demokrat ini.
Aherson justru tidak mempersoalkan PLN yang memutus listrik, karena menurutnya telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. (irc)
