Hari Ini TMC Dilaksanakan, Warning Presiden pada Kapolda dan Pangdam Diingatkan Lagi

Iniriau.com, PEKANBARU - Penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2019, hari ini resmi dilaksanakan hujan buatan dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Kegiatan inj digelar di Posko Karhutla Lanud Roesmin Nurjadin, Senin (4/3/2019).

Karobinops Sops Polri Brigjen Imam Sugianto mengatakan awal tahun 2019 ini, dampak Karhutla sudah warning 13 Polda yang terdampak bencana khusus daerah Pulau Sumatra. 

Selain itu lanjutnya, dari tahun ke tahun sudah membagi rayonisasi. Apabila di Riau, Aceh, Medan, Sumbar dan Kepri, terjadi kondisi emergency dan bencana 5 Polda itu akan dikerahkan untuk memback uap di daerah yang paling parah.

Sementara itu, Imam menyebut lebih dari 11 ribu personel dari Mako Brimob dibantu aparat Polda rayon se-Sumatra dikerahkan langsung untuk membantu penanganan Karhutla. 

Terangnya, dari personel Brimob ada 6 ribu, sementara Polda rayon satu Sumatra (5 Polda) mengerahkan lebih kurang 5 ribu aparatnya. 

"Dalam penanganan kasus yang ada di Riau sendiri telah ditetapkan ada lima kasus Karhutla. Dengan menetapkan 6 orang tersangka sejak Januari hingga saat ini. Satu tersangka diantaranya sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya atau tahap II dilimpahkan ke kejaksaan. Sisanya masih dalam sidik," tambah Imam. 

Imam menjelaskan, daerah yang paling banyak penanganan hukum tersangka Karhutla di Riau adalah Dumai menduduki peringkat pertama sebanyak 4 kasus. Sementara di daerah Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, masing-masing 1 kasus. 

"Tersangka semuanya perorangan. Kita berharap, pihak koorporasi ke depan kalau memang dampak dari Karhutka ini betul masif, proses penegakan hukum ditegakkan. Sehingga kita bisa menanganinya dengan konsisten," papar Imam. 

Selain itu, ditegaskan Imam bahwa Presiden RI Joko Widodo selama dua tahun belakangan telah memberikan warning kepada Kapolda dan Pangdam sebagai bentuk efektivitas komitmen unsur pimpinan ke bawah. 

"Apabila di wilayahnya mengalami Karhutla maka akan dievaluasi kembali kepemimpiannya. Saya pikir itu yang paling efektif sehingga bisa menggerakkan seluruh stake holder bekerja sama dalam menangani Karhutla," pungkas Imam. (ard)