iniriau com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perumusan kebijakan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Policy Talks Series II yang digelar secara virtual pada Rabu (24/6).
Kegiatan bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Kebijakan Publik yang Berdampak di Nusa Tenggara Timur tersebut diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan bersama jajaran dari Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).
Forum yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur itu menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memperkuat kualitas kebijakan publik yang disusun berdasarkan data, riset, dan bukti yang terukur.
Tiga narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Strategi Kebijakan Hukum Jatmiko, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Widhi Noviatno, serta Akademisi Universitas Nusa Cendana Laurensius Sayrani. Diskusi dipandu oleh Analis Hukum Ahli Muda Novebriani S. Sarah.
Dalam pemaparannya, para narasumber membahas berbagai instrumen penting dalam proses penyusunan kebijakan, mulai dari Forum Komunikasi Kebijakan, Legal Policy Hub, Indeks Komunikasi Kebijakan, pengembangan karier Analis Kebijakan, hingga teknik penyusunan policy brief yang efektif dan berkualitas.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menilai forum tersebut memberikan manfaat besar bagi peningkatan kompetensi para analis kebijakan di lingkungan Kanwil Riau.
Menurutnya, kebutuhan akan kebijakan yang tepat sasaran menuntut aparatur pemerintah untuk mampu menyusun rekomendasi berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kegiatan ini, para Analis Kebijakan mendapatkan tambahan wawasan dan pemahaman terkait penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam mendukung penyusunan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keikutsertaan dalam forum nasional tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Riau untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia serta menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang lebih akuntabel dan berbasis bukti.**
