Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
HINGGA hari ini, APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 belum juga disahkan, meski tenggat waktu yang diatur undang-undang telah lama terlewati. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik: apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik meja kekuasaan?
Secara politik, tidak ada alasan kuat bagi keterlambatan ini. PKS, Demokrat, dan partai-partai koalisi Wali Kota Pekanbaru menguasai kursi yang cukup signifikan di DPRD. Dengan konfigurasi tersebut, pengesahan APBD semestinya hanya soal teknis dan konsolidasi. Namun fakta di lapangan berkata lain, rapat demi rapat berlalu tanpa palu diketuk.
Padahal, aturan jelas. APBD wajib disahkan paling lambat 30 November tahun sebelumnya. Keterlambatan berpotensi memicu sanksi administratif dari Kementerian Dalam Negeri, sekaligus mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
Yang menjadi persoalan, tidak ada penjelasan terbuka kepada publik. DPRD dan Pemerintah Kota sama-sama memilih senyap. Ketika transparansi hilang, spekulasi pun tumbuh subur. Mulai dari tarik-ulur kepentingan anggaran, ketidaksepahaman antarfraksi, hingga kekhawatiran hukum akibat trauma kasus-kasus sebelumnya di Riau.
Dampaknya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, program pembangunan 2026 terancam tertunda, OPD bekerja tanpa kepastian arah anggaran. Serapan anggaran berpotensi rendah, pelayanan publik bisa tersendat. Ironisnya, yang paling dirugikan adalah rakyat, sementara elite politik tetap nyaman dalam rutinitasnya.
Publik berhak bertanya: Siapa yang menahan APBD? Apa yang belum selesai? Adakah deal-dealan yang belum terpenuhi? Dan mengapa rakyat tidak diberi penjelasan?
Jika APBD saja tak kunjung disahkan, maka wajar bila kepercayaan publik ikut tergerus. Pekanbaru tidak butuh alasan, tapi kepastian. Bukan janji, melainkan keberanian politik untuk berpihak pada kepentingan rakyat.
Jika kursi sudah cukup tapi APBD tetap macet, maka lagi masalahnya? Ini masalah angka atau ada yg lain? Niatkan lah dan komitmen untuk segera sahkan APBD 2026 Pekanbaru.**