Pilgubri 2018, Bakal Sedot Anggaran APBD Riau Rp500 Miliar

PEKANBARU - Gubri H Arsyadjuliandi Rachman menyebut kekurangan anggaran bakal terus terjadi hingga 2018 mendatang. Sebab dibutuhkan Rp1 triliun anggaran yang harus dicari pada tahun ini melalui pendapatan, jika defisit tak ingin terjadi. Salah satunya dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang bakal menyedot setengah triliun dana APBD Riau.

"Memang bisa-bisa kurang lagi. Bisa saja efisiensi lebih ketat lagi untuk 2018. Ini yang coba dibahas bersama untuk diantisipasi. Tahun depan itu kita harus siapkan dana Pilkada dan bayar utang, bisa saja sampai angka itu," ujar Gubri kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Bayar utang dimaksudkan, utang atas pembangunan infrastruktur yang harus terus diangsur. Disinggung berapa besaran utang Pemprov Riau, Andi Rachman sapaan Gubri tidak  menyebutkan detailnya. Namun, jika melihat utang kepada rekananpembangunan Stadion Utama saja, terdapat biaya sebesar Rp240 miliar yang masih belum dilunasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Rahmad Rahim saat dikonfirmasi perihal tersebut menyebut angka riilnya berdasarkan perhitungan sementara memang besar. Namun tak sampai di angka Rp1 triliunan atas kebutuhan anggaran yang harus dicari untuk dimasukkan dalam APBD 2018.

"Pembahasan APBD 2018 sudah mulai, memang ada kebutuhan sekitar Rp700 miliar. Dimana untuk Pilgub saja bisa sampai setengah triliun," kata Rahmad Rahim.

Memang pelaksanaan Pilkada Gubernur Riau yang sejatinya pada awal 2019, bakal dipercepat pada semester ketiga 2018 sesuai jadwal Pilkada serentak. Menurut Rahmad Rahim, kebutuhan anggaran Pilgub sebesar setengah triliun tersebut, diperuntukkan bagi kebutuhan anggaran KPU yang berdasarkan angka sementara sekitar Rp350 mliar, dan Bawaslu sebesar kurang Rp200 miliar.

"Memang Bapenda Riau harus bekerja keras mencarikan duitnya. Kalau tidak, terpaksa belanja yang dirasionalisasikan lebih efisien," tambahnya.

Disinggung apakah bisa disebut Riau defisit anggaran pada 2017 ini? Menurut Kepala Bappeda Riau, hal tersebut masih dalam pembahasan menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk besaran utang dan jenis belanja yang bisa dilakukan efisiensi pada 2018 mendatang. "Nanti kita lihat hasil audit BPK," tutupnya.



sumber: riaupos.co