Warga Kehabisan Blangko

Penyaluran e-KTP Terhambat Pengusutan KPK

Penyaluran e-KTP Terhambat Pengusutan KPK
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

JAKARTA - Realisasi penyaluran e-KTP kepada masyarakat saat ini terdampak karena kasus korupsi kartu identitas tersebut tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak sedikit warga tidak mendapatkan e-KTP karena Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) kehabisan blangko. Diakui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui salah satu penghambat terealisasinya program e-KTP tepat waktu, yakni kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Selama satu setengah tahun kepemimpinannya di Kemendagri, kata Tjahjo, sudah 68 pejabat setingkat eselon I hingga III yang bolak balik dipanggil KPK.

Tak hanya itu, angka tersebut diperparah pula dengan 40 orang panitia lelang dan staf Kemendagri 70 orang kepala Dinas Dukcapil juga dipanggil oleh Komisi Antirasywah itu. "Kenapa dua setengah tahun sedikit terhambat (pembuatan e-KTP), saya baru sadar ternyata pejabat internal Kemendagri selama satu setengah tahun bolak balik dipanggil KPK. Pemanggilan itu berdampak secara psikis," katanya di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Salah satu bentuk persoalan besar dalam pembuatan e-KTP, kata dia lagi, yakni penggelembungan harga blangko di pasaran yang semula Rp4.700 dinaikkan menjadi Rp16 ribu. Kondisi ini terjadi akibat ulah dari panitia lelang. "Itu lah yang dicari KPK, ternyata begitu besar. Apakah panitia lelang itu dibisiki oleh dalang lain, biarlah KPK yang memeriksa," sebutnya.

Di samping itu, persoalan e-KTP lainnya, yakni pemenang tender merupakan perusahaan asing dari Amerika Serikat. Dia heran kenapa perusahaan asing bisa memenangi tender pengadaan barang yang berkaitan pada data warga yang penuh rahasia itu.

Kini perusahaan itu menuntut tagihannya ke Kemendagri. "Permasalahan lain, perusahaan asing yang menang ini belum dibayar hingga USD 90 juta, padahal negara sudah menganggarkan. Ya sudah, itu sudah menjadi urusan KPK. Kita bekerja terus walaupun secara psikis ada pejabat Kemendagri ada yang bolak balik dipanggil KPK," tutup politikus PDI P itu.

Sumber: JPG/ riaupos.co


Berita Lainnya

Index