Siapkan Formulasi Bankeu Transfer ke Desa

PEKANBARU - Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru dipadati 1.590 kepala desa se-Riau. Di podium, Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman memberikan pengarahan sekaligus memaparkan program-program Pemprov Riau yang bersentuhan langsung dengan desa. Salah satunya Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi sebesar Rp564 miliar yang dibagikan tahun ini.

Dihadiri langsung mantan Pj Gubri Prof Djohermansyah Djohan, Direktur Pengembangan Ekonomi Desa Kementerian Desa Tertinggal Sugeng Riyono, serta Kepala BPM Bangdes Riau Sudarman selaku pelaksana acara. Juga dihadiri kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau dalam Rapat Kerja (Raker) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Riau tahun 2017. Raker mengangkat tema “Melalui Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Provinsi Kita Wujudkan Desa Mandiri Berbasis Potensi Desa”. Disampaikan salah seorang kepala desa melalui sesi tanya jawab, memang didominasi dengan pembahasan Bankeu dari pemprov ke kabupaten yang dinilai kepala desa belum sampai dan menyentuh langsung ke desa.

“Kami minta kebijakan Gubri agar bisa mencapai desa mandiri supaya anggaran langsung ke desa. Karena untuk operasional dan penggunaan kami harus mengeluarkan dana sendiri,” kata salah seorang kepala desa.

Memang rata-rata kepala desa berharap agar ada bantuan langsung dari provinsi ke desa. Bisa dikelola dan dimanfaatkan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan dan program pembangunan di daerahnya masing-masing. Bahkan ada yang menyinggung pada periode gubernur sebelumnya sempat menerima Rp1 juta per desa tiap bulan. Kemudian pada 2015 desa menerima Rp500 juta per tahun tiap desa untuk dikelola.

Terkait hal itu, Gubri mengakui, memang pada tahun anggaran 2015 ada bantuan langsung provinsi ke pemerintah desa. Kemudian pada 2016 tidak ada lagi hingga sekarang yang langsung masuk ke pemerintahan desa.

“Itu masalah mekanisme. Sebetulnya dalam bentuk apapun, Bankeu ke desa atau kota, sama saja untuk kabupaten/kota dalam pengembangan daerah kita ini. Makanya yang kita lakukan 2016 dan 2017 yaitu Bankeu ke kabupaten dan masuk dalam APBD kabupaten,” papar Gubri.

Kemudian mekanisme pelaksanaannya dibuat kriterianya. Sehingga bisa untuk dibuat infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Tujuannya, kata Gubri, sama. Agar masyarakat bisa merasakan pembangunan itu. Namun kejadian di lapangan memang sekarang rupanya Bankeu yang melalui kabupaten itu berdasarkan usulan bupati, sesuai kriteria, ternyata tidak semua desa menikmati.

“Baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Itu yang diminta desa agar berikutnya kalau bisa tahun ini untuk langsung ke desa. Karena mereka tidak merasakan manfaatnya,” sambung Gubri.

Kemudian dijelaskannya memang kepala desa meminta tidak harus seperti dulu. Tapi yang terpenting bisa untuk membangun semenisasi atau hal kecil lain agar bisa dirasakan masyarakat. Namun ratusan miliar anggaran dikatakan Gubri memang banyak tak diketahui masyarakat bahwa itu dari provinsi. Sementara mengenai operasional yang dulunya pernah diterima kepala desa Rp1 juta/bulan, atau Rp12 juta/tahun seiring waktu berjalan serta ketatnya aturan. Mengakibatkan hal tersebut tidak diperkenankan lagi.

“Itu jadi temuan BPK RI. Memang itu sangat diperlukan oleh kepala desa, namun sekarang biaya operasional kepala desa hanya bisa diambil dari Bankeu kabupaten, 30 persennya termasuk honor pegawai,” jelasnya.

Untuk menjalankan pembangunan ini, dengan adanya bantuan desa dari pusat, provinsi dan kabupaten, Gubri meminta agar pemerintah desa tetap harus mengontrol dan mengawasi. Mengenai perlunya dana operasional, sementara bantuan pusat untuk desa tak bisa untuk operasional, misalnya Rp1 miliar yang diterima harus direalisasikan dalam bentuk fisik, hal ini harus dikontrol.

Mengenai bantuan provinsi untuk desa sesuai yang diinginkan langsung kepada desa, menurut Gubri, untuk tahun tak mungkin lagi. Sebab perda sudah disusun, APBD sudah pula berjalan. Jika pun dimasukkan ke APBD Perubahan, bisa saja tapi tak bisa full satu tahun.

“Itu kalau keuangan cukup. Kalau serapan tinggi itu tak mungkin. Sekarang tergantung 2018, bisa dicarikan dasar hukumnya dan akan dicari solusinya supaya bisa masuk langsung Bankeu ke rekening desa,” janjinya.

Pemprov Riau, sebut Andi Rachman (sapaan akrab Gubri), ingin memberi pembelajaran ke masyarakat. Karenanya salah satu solusi yang dimungkinkan, besaran Bankeu untuk kabupaten/kota nantinya akan dibagi pengiriman dan pengelolaan.

Sementara Prof Djoherman Djohan memaparkan tentang sumber pendapatan desa. Di mana desa diminta menggali potensi sendiri supaya dapat PAD, memang diakuinya tidak mudah.

“Alokasi APBN melalui alokasi dana sesa (ADD, red), dari kabupaten/kota ini yang untuk operasional, berikutnya Bankeu dari APBD provinsi. Ini sumber dana diberikan ke desa,” terangnya.

Sementara pejabat Kementerian Desa Tertinggal Sugeng Wiyono berharap agar penguatan SDM di desa bisa ditingkatkan. Kemudian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga harus ditingkatkan, agar mampu mengelola potensi daerah.

“Dana desa ini sudah dikerjasamakan dengan KPK, kejaksaan, kepolisian. Segala sesuatu yang diputuskan harus melalui .(riaupos.co)