Iniriau.com, PEKANBARU - Enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Riau di panggil oleh DPRD Riau. Panggilan ini terkait keberatan mereka mendepositokan uang di Bank Riau Kepri (BRK).
Enam BUMD tersebut yaitu PT PER, PT PIR, PT Jamkrida, PT SPR, Bank Riau Kepri dan PT Riau Petrolium. Ke enam BUMD ini didudukkan di Ruangan Medium DPRD Riau.
"Iya, kita ada dapat laporan, bahwa BUMD tidak mau mendepositokan uangnya di Bank Riau Kepri. Untuk itu kita sudah memanggilnya, untuk dapat mengetahui pokok permasalahan yang terjadi," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Karmila Sari, Selasa (22/6/2021).
Hasil pertemuan, masing masing BUMD mengaku tidak mau mendepositokan uangnya di Bank Riau, dengan alasan takut, jika terjadi permasalahan (Terjadi apa-apa, red) uangnya tidak bisa diambil. Kemudian karena bunga di perbankan lain lebih tinggi dari Bank Riau Kepri.
Dari alasan ini, DPRD Riau meminta kepada BUMD untuk tidak lagi mendepositokan uangnya di perbankan lain. Namun wajib di Bank Riau Kepri.
DPRD berharap, BUMD yang memiliki bidang pekerjaan berbeda ini, harus bisa saling mendukung dan membesarkan. Agar semua BUMD sama-sama besar dan berkembang di Riau.
Kepada Bank Riau Kepri diminta, supaya bisa mempermudah peminjaman kepada BUMD. Selain itu, Bank Riau harus dapat meningkatkan fasilitas pelayanan disetiap cabang.
Seperti penambahan kendaraan transportasi. Supaya bisa melakukan jemput bola ke BUMD dan perusahaan swasta lainnya.
"Hasil dari pertemuan tersebut, ke enam BUMD yang ada, sudah mau untuk bersinergi dan membesarkan perusahaan secara bersama sama kedepan. Kita harapkan kesepakatan ini bisa berjalan ke depan," ujar Karmila.
Ketika ditanya apakah perusahaan BUMD, ada memberikan dividen? Karmila mengaku ada, tapi baru tahun 2020. Seperti dividen beberapa BUMD hanya berkisar Rp1-2 miliar per tahun.
Kemudian saat ditanya apakah tahun 2021 ini ada BUMD yang meminta suntikan modal? Karmila juga mengaku ada. Seperti Bank Riau Kepri meminta modal Rp25 miliar, supaya modalnya bisa mencapai 50 plus 1.
"Pemintaan modal ini sudah ada di APBD 2021. Diharapkan dengan penambahan modal ini, BUMD yang ada bisa terus berkembang kedepan," sebut Karmila.(Adv)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)