Iniriau.com, TELUK KUANTAN - Tenaga kesehatan (Nakes) menangani COVID-19 di Kabupaten Kuantan Singingi belum menerima insentif sejak enam bulan terakhir. Hal ini disebabkan pencairan masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) Kuansing siap.
Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Reno, dana untuk Nakes khusus COVID-19 harus salur minimal 50 persen.
Apabila ini tidak dilakukan, maka Pemkab Kuansing akan mendapatkan sanksi enam bulan ke depan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak bisa dibayarkan."Jadi harus salur 50 persen, kalau tidak maka TPP 6 bulan kedepan tidak bisa kita bayarkan," katanya.
Sementara Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Kuansing, Suriyanto mengatakan Perbup sebagai landsan hukum untuk pencairan insentif Nakes masih dikoreksi.
"Iya belum siap, sudah kita koreksi (Bagian Hukum). Sekarang Perbup kita kembalikan ke OPD terkait," kata Suriyanto, Rabu (21/7/2021).
Hingga hari ini, OPD terkait seperti RSUD maupun Dinas Kesehatan Kuansing belum ada datang untuk membahas hasil koreksi dibuat Bagian Hukum.
"Belum ada yang datang ke kami (Bagian Hukum) guna merevisi Perbup itu," katanya.
Bagian Hukum, tuturnya, sudah menyampaikan kepada Direktur RSUD Teluk Kuantan agar file Perbup dibawa ke timnya agar dilakukan pembahasan secara bersama.
"Masih koreksi terkait penulisan, kalau angka tentu dengan OPD, maka kita undang OPD untuk bersama-sama membahasnya," katanya.
Pihaknya juga sudah mengingatkan OPD terkait baik Diskes maupun RSUD untuk secepatnya menyelesaikan perbup tersebut.
"Kita sudah ingatkan agar secepatnya diselesaikan, karena ini juga menyangkut ke yang lain nantinya," katanya.
Sebelumnya Direktur RSUD Teluk Kuantan, dr Irvan Husin berharap dalam waktu dekat insentif nakes ini tuntas disalurkan. "Masih proses, mudah-mudahan bisa cepat salur," katanya.**
