JAKARTA - Terkait konflik terhadap warga Rohingya yang saat ini terjadi, sangat perlu Pemerintah Indonesia mengintervensi negara Myanmar. Ini kan persoalan kemanusiaan. Hal ini dikatakan Teguh Juwarno, anggota DPR RI ini saat ditemui dalam aksi damai di depan Kedutaan Myanmar di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/9/2017) kemarin.
Menurut Teguh, genosida terhadap warga Rohingya bisa menciptakan instabilitas keamanan di kawasan ASEAN yang sudah susah payah diciptakan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan berpotensi menciptakan dendam dan sakit hati, sehingga melahirkan kelompok-kelompok radikal yang sulit dikendalikan.
Secara tidak langsung, menurut Teguh, hal tersebut akan menjadi ancaman bagi keamanan di Indonesia. Bisa jadi kelompok-kelompok serupa juga lahir dan berkembang di Indonesia.
"Kita lihat sendiri bagaimana dalam membela diri di sana (Myanmar) ada ada kelompok militan yang melakukan perlawanan. Kami tidak ingin ini menyebar ke Indonesia. Maka Pemerintah Indonesia harus tegas dan jelas," kata Teguh.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Indonesia diminta menarik Duta Besar RI di Myanmar. Selain itu, memulangkan Duta Besar Myanmar kembali ke negaranya.
Hal ini sebagai sikap tegas terkait terus berlangsungnya kekerasan mematikan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Menurut Teguh, DPR juga akan mendiskusikan untuk mengusulkan pemutusan hubungan diplomasi dan perdagangan antara Indonesia dan Myanmar.
sumber: Kompas.com
Intervensi Myanmar Soal Rohingya, Ini Alasan Indonesia
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhad
Pilihan Redaksi
IndexKomisi III DPRD Riau dan PHR Tinjau Progres Pemulihan TTM
Berkat PHR, Warga Minas Ciptakan Kemandirian Ekonomi Lewat Budidaya Lele
Gelar Media Gathering, BPJS Kesehatan Singgung Pengnonaktifan Kepesertaan
1 Januari 2026, Parkir di Alfamart Gratis
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Sengketa 9 Tahun di Inhil, Mafirion Minta Negara Hadir Lindungi Petani
Jumat, 11 September 2026 - 23:04:18 Wib Nasional
DPD PERADI Profesional DKI Jakarta Resmi Dilantik, Siap Perkuat Peran Advokat di Ibu Kota
Ahad, 06 September 2026 - 09:04:00 Wib Nasional
Gelar Program Vokasi Nonmigas, PHR Latih Puluhan Teknisi AC Muda dan Kompeten
Kamis, 03 September 2026 - 14:52:21 Wib Nasional
HPN 2027 Belum Diputuskan, Dewan Pers akan Libatkan Seluruh Konstituen
Kamis, 03 September 2026 - 13:12:16 Wib Nasional