iniriau.com, PEKANBARU - Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2022-2023 masih menyisakan masalah.Terbukti, belasan wali murid menggelar unjuk rasa di depan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Pekanbaru Jalan Ketitiran, Kecamatan Binawidya, Selasa (30/8) pagi. Wali murid ini diduga melakukan unjuk rasa karena anak mereka tidak diterima di sekolah negeri tersebut yang menerapkan sistem zonasi. Pihak sekolah menolak anak mereka dengan dalih penerimaan dengan sistem zonasi sudah penuh.
Para wali murid ini melakukan unjuk rasa dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan anak mereka merupakan korban Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023. Mereka juga mempertanyakan sebab anaknya tidak diterima.
"Kami ingin anak kami yang merupakan warga Kelurahan Air Putih diterima SMA 12 Pekanbaru diterima,"teriak wali murid saat unjuk rasa Selasa (30/8/2022).
Tidak hanya itu, para pihak sekolah diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap wali murid agar sang anak bisa mengikuti proses belajar mengajar di SMA12 Pekanbaru.
Hal ini, menurut para wali murid itu dari bukti chattingan. Dimana dalam chattingan itu terlihat bukti ada oknum guru yang menetapkan tarif uang Rp10 juta untuk dapat duduk di bangku sekolah tersebut.
Sementara Kepala Sekolah SMA12, Ermita menegaskan jika anak-anak yang tidak dapat diterima, tidak bisa masuk kembali. Dinas Pendidikan hanya bisa membantu dan memfasilitasi apabila anak-anak tersebut apabila akan masuk ke sekolah swasta.
"Sekolah tak mungkin bisa menerima seluruh siswa yang telah mengajukan. Sisa yang sekarang ini saya mohon dapat diarahkan ke sekolah lain karena pembelajaran sudah dimulai 2 bulan. Jangan sampai anak jadi korban atas tuntutan orang tua," ujarnya seperti dikutip dari Riauaktual.com, Selasa (30/8/2022).
Hanya saja, saat ditanya terkait dugaan pungli, Ermita Engan menjawab. Bahkan semua pertanyaan terkait dugaan pungli diabaikan dan meninggalkan wartawan sambil masuk ruangannya.**
