Pekanbaru, iniriau.com - Kans Provinsi Riau menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) kandas. Kans yang ditunggu selama 34 tahun ini terkendala masalah anggaran dan keuangan daerah. Selain itu, situasi politik di Bumi Lancang Kuning yang akan menggelar pesta rakyat, yaitu pemilihan kepala daerah di tahun setelah pelaksanaan PORWIL juga menjadi salah satu alasannya.
"Keputusan finalnya kita tidak menjadi tuan rumah PORWIL. DPRD Riau tidak mendukung karena masalah anggaran dan keuangan daerah. Satu kontingen daerah saja bisa menghabiskan anggaran 3 milyar," jelas Ketua Umum KONI Riau, Iskandar Hoesin di acara pelantikan pengurus Pertina Riau 2022-2026, di hotel Pangeran, Senin (10/10) di Pekanbaru.
Lebih lanjut Iskandar menjelaskan situasi politik di Riau juga tidak mendukung untuk menggelar perhelatan olahraga antar provinsi tersebut.
"Kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, jadi agak sulit juga untuk melaksanakan PORWIL di Riau," lanjut Iskandar kepada awak media Senin sore.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung. Pihaknya memang tidak mendukung pelaksanaan PORWIL di Riau.
"Harusnya Aceh yang menjadi tuan rumah PORWIL, karena Aceh dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan PON XXI. Jadi waktu Komisi V rapat bersama KONI Riau dan Dispora Riau, DPRD Riau memang menolak pelaksanaan PORWIL jika Riau menjadi tuan rumahnya. Alasan penolakan itu banyak, seperti masalah anggaran dan keuangan daerah. Sebut saja untuk satu cabang olahraga, seperti tinju, itu bisa memakan dana sekitar 1 milyar, untuk peralatan dan renovasi venue," jelas Robin, yang juga pernah menjabat Ketua Pertina Riau selama tiga periode.
Robin juga tidak menampik alasan politik menjadi alasan batalnya pelaksanaan PORWIL di Riau.
"Biasanya pelaksanaan PORWIL itu diletakkan sekitar bulan November 2023. Nah, kita tahun depannya mau melaksanakan pemilihan kepala daerah. Itu kan situasi politik suhunya sudah memanas, jadi jangan lagi kita mendatangkan orang banyak di situasi seperti itu. Ya itu pertimbangannya, dari segi ekonomi dan politik tidak mendukung," pungkas Robin menutup wawancara.**