.jpeg)
Iniriau.com, PEKANBARU - Sebanyak 48 perkara masyarakat kurang mampu memanfaatkan program bantuan hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2023. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau, Elly Wardhani melalui Kepala Bagian Bantuan Hukum, Yan Dharmadi,
bantuan hukum masyarakat miskin atau kurang mampu di Provinsi Riau tahun 2023 berjalan signifikan. Dari 48 perkara, jumlah terbanyak ada di Rohil sebanyak sembilan perkara dan Bengkalis delapan perkara.
"Program bantuan hukum Pemprov Riau untuk masyarakat miskin yang tersandung perkara hukum sampai triwulan II tahun 2023 berjalan cukup signifikan," kata Yan Dharmadi, Kamis (8/6/2023).
Karena itu, lanjut Yan Dharmadi, Pemprov Riau meminta warga Riau kurang mampu yang tersandung perkara hukum dapat memanfaatkan program bantuan hukum tersebut.
"Dengan begitu, masyarakat bisa diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Maka manfaatkan program ini, karena ada 14 OBH yang bekerjasama dengan Pemprov Riau tersebar di kabupaten kota," ujarnya.
Yan Dharmadi menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari Pemprov Riau, masyarakat bisa menghubungi OBD di kabupaten kota se-Riau, dengan menyampaikan permohonan bantuan hukum kepada Gubernur Riau melalui Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau.
"Prinsipnya kita Pemprov Riau sangat mendukung program yang sudah disematkan oleh undang-undang tentang bantuan hukum masyarakat kurang mampu, kita sudah mengimplementasi dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015. Insya Allah kita akan hadir memberikan bantuan hukum kepada masyarakat guna pemenuhan hak-hak hukum," paparnya.
"Kita juga apresiasi kepada OBH yang sudah bekerja memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kita, salah satu contoh di Bengkalis itu kita sudah memenuhi hak-hak hukum masyarakat, dan bahkan ada satu perkara yang divonis bebas," tukasnya.
Untuk diketahui, dalam mengoptimalkan bantuan hukum tersebut, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 juta pada tahun 2023. Anggaran itu naik dari sebelumnya hanya Rp250 juta APBD murni 2022 dan perubahan Rp50 juta.**
