iniriau.com, PEKANBARU - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau menggelar aksi demonstrasi dengan membakar ban di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Senin siang. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penggarapan 1,9 juta hektar lahan sawit ilegal di Provinsi Riau.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa surat tuntutan yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menuntaskan persoalan ini. Mereka juga meminta DPRD Riau mengevaluasi izin kepemilikan lahan oleh korporasi yang diduga beroperasi secara ilegal.
Sebanyak 80 Perusahaan Diduga Terlibat
Supriadi, salah satu perwakilan mahasiswa PMII Riau, mengungkapkan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap praktik penggarapan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar.
"Kami menemukan ada sekitar 80 perusahaan yang diduga menggarap lahan secara ilegal, sementara 120 lahan lainnya tidak memiliki izin yang jelas. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang nasib lingkungan dan masyarakat," tegas Supriadi dalam orasinya.
DPRD: Satgas Sudah Dibentuk, Data akan Diverifikasi
Setelah melakukan orasi, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Androy Ade Rianda. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini telah membentuk satuan tugas (satgas) penertiban kawasan hutan untuk menangani masalah ini.
"Presiden Prabowo Subianto telah membentuk satgas khusus untuk menertibkan kawasan hutan. Beberapa kawasan yang masuk dalam kategori hutan sedang dalam proses pelepasan izin. Kami juga akan memanggil dinas terkait untuk memverifikasi data yang disampaikan mahasiswa," ujar Androy kepada para demonstran.
Meski DPRD menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut, mahasiswa PMII Riau menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah.**
.jpeg)
.jpeg)