iniriau.com, PEKANBARU – Polemik pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dikeluhkan sejumlah kepala sekolah SMA Negeri di Riau mendapat tanggapan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya. Ia mengakui adanya kendala teknis dan anggaran yang menyebabkan belum cairnya dana tersebut.
Menurut Erisman, sebagian besar Dana BOSDA 2024 masuk ke dalam kategori tunda bayar. Hal ini berarti pencairan dana harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan baru akan diakomodasi melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
"Untuk BOSDA 2025, kami sudah minta tim teknis segera menyusun justifikasi agar proses pencairan bisa dipercepat," ujar Erisman saat diwawancarai pada Kamis (10/4/2025).
Ia menambahkan, besaran dana BOSDA tahun depan kemungkinan mengalami penyesuaian karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.
Sebagai bentuk komunikasi terbuka, Dinas Pendidikan Riau akan menggelar rapat virtual (zoom meeting) bersama seluruh kepala sekolah pada Senin mendatang. Forum ini akan menjadi wadah evaluasi serta mendengar langsung hambatan di lapangan.
Di sisi lain, Erisman mengungkapkan bahwa dana BOS dari pemerintah pusat (APBN) sebenarnya sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah. Sayangnya, pemanfaatan dana ini masih minim karena banyak sekolah belum menyelesaikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
"Kami ingin tahu secara langsung apa saja kendala teknis yang membuat dana BOS Pusat belum dijalankan. Ini juga akan kami bahas dalam pertemuan daring nanti," pungkasnya.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)