iniriau.com, Pekanbaru – Dalam upaya memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menggalang konsolidasi lintas sektor. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx, Pekanbaru, pada Sabtu (10/5/2025).
Dalam sambutannya, Hanif menyoroti pentingnya kerja sama yang terstruktur antara pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan aparat penegak hukum. Ia menyatakan bahwa keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kesatuan langkah dan komunikasi yang kuat di lapangan.
“Upaya pengendalian tidak akan berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu gerak bersama dalam satu sistem komando,” ujarnya di hadapan peserta rapat koordinasi.
Hanif juga meminta Gubernur Riau untuk mengambil peran aktif dalam membangun sinergi dengan seluruh pengusaha kelapa sawit di wilayahnya. Ia menilai Riau sebagai daerah kunci yang memiliki kompleksitas tinggi terkait tata kelola lahan dan potensi kebakaran.
“Dengan cakupan wilayah yang luas dan status lahan yang kompleks, Riau memerlukan pendekatan yang cerdas dan responsif dari semua pemangku kepentingan,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada tahun 2023 luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 2.537.257 hektare. Wilayah ini menjadi salah satu pusat utama produksi minyak kelapa sawit di Indonesia, dan dikelola oleh perusahaan besar, petani plasma, serta petani swadaya.
Namun, besarnya kontribusi Riau dalam sektor perkebunan juga diiringi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan, terutama saat musim kemarau. Risiko karhutla menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi sejak dini.
“Kita tidak bisa menunggu api muncul dulu baru bertindak. Mitigasi harus jadi budaya, bukan sekadar respons,” kata Hanif menutup sambutannya.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)