JSIT Riau Usulkan Sertifikasi Khusus Guru Quran pada DPR RI Hendry Munief

JSIT Riau Usulkan Sertifikasi Khusus Guru Quran pada DPR RI Hendry Munief
Pertemuan JSIT Riau dan anggota DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief (foto: istimewa)

iniriau.com, Pekanbaru — Permasalahan kesejahteraan guru masih menjadi isu utama dalam dunia pendidikan, termasuk di kalangan guru yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Riau. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara pengurus JSIT Riau dan anggota DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief, MBA, pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua JSIT Riau Zumri, S.Pd.I, Bendahara Harun As’ari, S.Pd.I, Kabid Mutu Hartono, M.Pd, Kabid BPI Khairullah, S.Pd.I, serta Kabid Pramuka Jumakri, S.Pd.I., M.Pd.

Dalam kesempatan itu, Ketua JSIT Riau menyampaikan bahwa guru Quran saat ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah, khususnya dalam hal sertifikasi. Guru Quran selama ini hanya dikategorikan sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI), padahal alokasi untuk guru PAI terbatas dan mencakup banyak mata pelajaran.

“Guru-guru Quran selama ini hanya dimasukkan sebagai guru PAI, padahal kebutuhan mereka berbeda. Kami berharap pemerintah pusat melalui Bapak Hendry Munief dapat memfasilitasi sertifikasi khusus bagi guru Quran,” ungkap Zumri.

Menanggapi hal tersebut, Hendry Munief mengakui bahwa negara belum sepenuhnya mampu memenuhi kesejahteraan guru, terlebih untuk mata pelajaran khusus. Ia mengajak para guru untuk mulai mengembangkan diri melalui konsep teacherpreneur.

“Kita dorong para guru menjadi teacherpreneur, yaitu guru yang tak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mampu menciptakan produk atau layanan inovatif yang bermanfaat, baik untuk siswa maupun sekolah,” jelas Hendry.

Salah satu peluang yang dibahas adalah pengembangan bahan ajar dalam berbagai format, tidak hanya buku cetak, tetapi juga dalam bentuk video, audio, e-book, aplikasi, hingga konten media sosial. Menurut Hendry, pasar produk ini luas dan tidak memerlukan modal besar.

“Nantinya ide ini akan kami coba kolaborasikan dengan mitra Komisi VII, termasuk Badan Ekonomi Kreatif, agar para guru bisa lebih berdaya dan tetap nyaman mengajar tanpa perlu mencari usaha sampingan,” tutupnya.**
 

#Pemerintahan

Index

Berita Lainnya

Index