iniriau.com, Pekanbaru – Langkah cepat Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dalam melobi pemerintah pusat untuk memperjuangkan anggaran pembangunan mendapat apresiasi luas. Tak hanya mengunjungi kementerian terkait, Wahid juga aktif menjalin komunikasi politik dengan DPR RI serta berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, menyatakan dukungannya terhadap kinerja strategis Gubri Wahid dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Ia menilai gerak cepat sang gubernur mencerminkan komitmen tinggi untuk membangun Riau.
"Kami di pusat terus bersinergi dengan Gubri Wahid. Fokus kita saat ini adalah menyelesaikan persoalan kelistrikan di Riau. Gerak cepat beliau patut diapresiasi," ujar Iyeth, didampingi Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto, saat ditemui di VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).
Pelantun lagu Laksamana Raja di Laut itu menambahkan bahwa Gubri Wahid rutin mengingatkannya terkait berbagai agenda strategis di Komisi XII DPR RI, termasuk isu kelistrikan yang menjadi sorotan utama di Riau.
"Pak Gubernur selalu mengingatkan saya tentang tanggung jawab sebagai anggota dewan dan aktif membangun komunikasi dengan anggota DPR RI lainnya. Alhamdulillah, kita memiliki pemimpin yang tak kenal lelah dalam bekerja," ungkapnya.
Menurut Iyeth, peran kepala daerah dalam “menjemput bola” ke pusat sangat penting. Lobi-lobi politik yang dilakukan Wahid tidak mudah dan memerlukan strategi matang. Namun, hal ini harus dilakukan demi kemajuan Riau.
"Gubernur ke Jakarta bukan untuk jalan-jalan atau membuang anggaran. Proses lobi itu berat. Kalau kita ingin Riau maju, kita harus memberi ruang kepada beliau untuk bergerak dan jangan membuat narasi yang melemahkan semangat pembangunan," tegasnya.
Iyeth pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya Gubri Wahid dalam memperjuangkan kemajuan daerah, termasuk pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membahas fiskal daerah dan persoalan tunda bayar tahun 2023 sebesar Rp274 miliar.
Gubri Wahid mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tunda bayar adalah penurunan produksi migas secara signifikan, dari sebelumnya 400 ribu barel per hari menjadi hanya sekitar 140–160 ribu. Sementara harga minyak dalam APBN ditetapkan USD 80 per barel, realisasinya hanya USD 60–65.
Wahid juga mengusulkan agar alokasi dana bagi hasil (DBH) dan pajak disesuaikan dengan volume produksi aktual daerah, khususnya dari sektor migas dan kelapa sawit.
Sebelumnya, pada Kamis (8/5/2025), Wahid juga menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Anggodo, bersama para bupati dan wali kota se-Riau untuk menjemput anggaran infrastruktur. Dalam pertemuan tersebut, Wahid menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai penopang utama pembangunan daerah.
Dari total panjang jalan provinsi 2.693,87 km hingga tahun 2024, baru 68,01% yang berstatus mantap. Sementara jalan kabupaten/kota sepanjang 17.632,37 km, hanya 47,92% dalam kondisi baik. Pemprov Riau memperkirakan butuh Rp24,7 triliun untuk mencapai kondisi 100% jalan mantap.
"Kami telah mengusulkan sejumlah kegiatan prioritas untuk tahun 2026 langsung kepada kementerian terkait," ujar Wahid.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
