.jpeg)
iniriau.com, Pekanbaru – Praktik pungutan liar (pungli) atas nama retribusi sampah kembali mencuat di Pekanbaru. Sejumlah badan usaha mengaku masih menjadi korban ulah oknum tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.
Menanggapi hal itu, DLHK langsung berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru untuk menindak tegas para pelaku. Sistem pembayaran retribusi yang seharusnya sudah berbasis nontunai rupanya masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
“Sistem kami sudah digital, jadi tidak ada lagi alasan pungutan dilakukan secara langsung oleh oknum di lapangan,” ujar Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, baru-baru ini.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta kepolisian untuk memperluas patroli dan pengawasan, terutama di titik-titik rawan pungli. Menurut Reza, aksi pungli kerap terjadi di luar 32 ruas jalan utama yang pengelolaannya berada di bawah kendali DLHK. Di luar wilayah itu, pengelolaan diserahkan kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS), namun justru menjadi celah empuk bagi pelaku pungli untuk beraksi.
“Badan usaha di kawasan tersebut harus waspada. Jangan mudah percaya dengan siapa pun yang mengaku petugas DLHK dan meminta uang tunai,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah pelaku. Langkah cepat aparat ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
“Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan Polresta. Ini bentuk komitmen bersama dalam menciptakan sistem pelayanan yang bersih dari pungli,” tutup Reza.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
