iniriau.com, Pekanbaru — Pertemuan antara Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dengan ratusan pegawai non-database RSUD Madani pada Senin (21/7/2025) berubah menjadi ajang pengungkapan praktik kotor di balik rekrutmen tenaga harian lepas (THL).
Dalam pertemuan di lantai 5 Kantor Wali Kota Pekanbaru, sejumlah pegawai secara terbuka mengaku harus membayar belasan hingga puluhan juta rupiah agar bisa diterima bekerja sebagai THL. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp50 juta. Praktik ini diduga melibatkan oknum pejabat aktif dan menyeret nama mantan Direktur RS Madani, Arnaldo.
“Saya tidak menyangka praktik semacam ini terjadi di instansi pelayanan publik. Ini jelas merusak sistem dan mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Agung usai mendengar pengakuan para pegawai.
RSUD Madani sendiri diketahui memiliki 575 pegawai non-ASN. Dari jumlah tersebut, 300 orang telah tercatat resmi dalam database—terdiri dari 104 tenaga kesehatan dan 196 non-kesehatan. Sementara 275 pegawai lainnya, yang belum masuk data resmi, terdiri dari 109 tenaga kesehatan dan 166 non-tenaga kesehatan.
Didampingi Pj Sekda Zulhelmi Arifin, Asisten I Setdako Masykur, dan sejumlah kepala OPD, Agung menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Pegawai yang belum terdata akan dialihkan ke berbagai instansi lain di lingkungan Pemko Pekanbaru, seperti Dishub, Satpol PP, Damkar, kelurahan, maupun rumah sakit lain.
“Kami sedang mendistribusikan data ke seluruh OPD untuk penempatan yang sesuai. Yang penting, penataan harus adil dan tidak merugikan siapa pun,” kata Zulhelmi Arifin menambahkan.
Terkait dugaan percaloan, Wali Kota Agung langsung memerintahkan Sekda dan BKPSDM untuk menindaklanjuti laporan para pegawai. Ia menegaskan akan membawa kasus ini ke jalur hukum jika ditemukan unsur pidana.
“Kami ingin sistem rekrutmen di Pemko bersih dari pungli dan permainan orang dalam. Jika perlu, serahkan ke kepolisian,” tegas Agung.**
