Iniriau.com , PEKANBARU - Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru mengeluhkan minim anggaran, karena hanya menyediakan anggaran Rp 3,8 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Hal ini terungkap saat ekspos kegiatan selama tahun 2019 kepada wakil rakyat di Komisi III DPRD Pekanbaru dalam hearing APBD 2019 pada Selasa (9/10/2018).
Hearing dipimpin Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST dan dihadiri anggota Komisi III, sementara Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan dihadiri langsung Kepala Dinas, Nelfiyonna dan stafnya.
Kepada wakil rakyat, Nelfiyonna menyampaikan, usulan plafon anggaran tahun depan sebesar Rp 3,8 miliar, jumlah anggaran ini sama dengan belanja tahun 2018 yakni Rp 3,8 miliar.
"Anggaran ini sangat minim, banyak yang harus dibenahi. Kondisi pustaka kita saat ini masih minimalis, masih banyak kekurangan. Kalau kita hanya sibuk dengan infrastruktur, bagaimana dengan anak cucu kita nanti. Bisa jadi penonton di daerah kita sendiri," paparnya.
Sebagai OPD yang mencerdaskan masyarakat, seharusnya porsi anggaran lebih besar, dengan anggaran sangat minim, idealnya anggaran Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 10 miliar.
Sebab, dengan tingginya operasional dengan gedung 3 lantai, mobil 6 unit, jumlah pustaka yang dibina keseluruhan 900-an, terdiri dari 600 pustaka sekolah, belum lagi pustaka kelurahan dan kecamatan.
"Sekarang anggaran total di luar gaji dan honor THL sekitar Rp 300 juta. Makanya, anggaran sekarang jauh dari cukup. Makanya kita minta ke Pak Dewan membantu anggaran kami," harapnya.
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz ST mengaku, akan menginventarisir semua pengajuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini.
"Yang paling kita sorot, yang berkaitan dengan anak-anak. Sebab, kalau tidak kita fasilitasi dari sekarang, kapan lagi. Minat baca anak-anak harus ditingkatkan dari sekarang," sebutnya.
Menurut Komisi III, seharusnya anggaran untuk Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan besar.
Makanya ke depan, semua stakeholder harus berpartisipasi. Termasuk mengakomodir dana CSR untuk hal ini. (irc/tribun)
