iniriau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden. Dalam rapat evaluasi di Ruang Melati Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025), Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan komitmen daerahnya memperkuat pengawasan agar program ini berjalan efektif di seluruh kabupaten/kota.
Wahid menjelaskan, Pemprov Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi, dengan dukungan seluruh Sekda kabupaten/kota. Satgas ini bertugas memantau pelaksanaan program hingga ke tingkat dapur penyedia dan sekolah penerima manfaat.
“Kami melakukan pemantauan lapangan hampir setiap minggu. Program ini sudah dirasakan manfaatnya, terutama oleh orang tua yang kini lebih tenang karena anak-anaknya mendapat asupan bergizi di sekolah,” tutur Wahid.
Meski mendapat respons positif, Wahid mengakui pelaksanaan program MBG masih menemui sejumlah tantangan. Di awal pelaksanaan, hanya separuh dari siswa yang memakan sajian bergizi yang disediakan. Setelah dievaluasi, sebagian anak menilai rasa makanan kurang sesuai selera.
“Kami dorong dapur penyedia untuk memperhatikan cita rasa tanpa mengorbankan nilai gizi. Kritik dari anak-anak akan kami tampung sebagai bahan perbaikan, tapi sebaiknya disampaikan dengan cara yang santun, bukan lewat media sosial,” tegasnya.
Selain kendala cita rasa, Pemprov juga menghadapi keterbatasan alat pengujian bahan pangan. Dari kebutuhan ideal, baru tersedia 112 unit rapid test kit untuk mendeteksi kandungan pestisida dan formalin. Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima jenis bahan segar sebelum diolah.
“Hingga kini baru 15 SPPG yang sudah menjalankan pengujian, sebagian besar di Pekanbaru dan Kampar. Kami akan tambah fasilitas ini supaya keamanan pangan lebih terjamin,” kata Wahid menambahkan.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha, yang turut hadir dalam rapat, menilai percepatan pembangunan dapur aktif menjadi kunci utama keberhasilan program.
“Di Pekanbaru ada lebih dari 800 SPPG, tapi banyak yang belum beroperasi penuh. Padahal tenaga kerja sudah disiapkan dan digaji negara. Sinkronisasi lintas sektor perlu diperkuat agar fasilitas ini tidak terbengkalai,” ujar Dadang.
Ia juga menyoroti pentingnya peran ahli gizi dalam penyusunan menu yang sesuai karakter daerah. “Menu tidak bisa diseragamkan secara nasional. Harus berbasis bahan pangan lokal agar anak-anak lebih mudah menerima dan gizinya tetap seimbang,” jelasnya.
Untuk mendukung pemerataan, pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Riau dapat dilakukan melalui Satgas kabupaten/kota tanpa perlu mendaftar lewat portal nasional. Bangunan SPPG dirancang seluas 150 meter persegi dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang pengolahan, penyimpanan, hingga pencucian.**
.jpeg)
