iniriau.com, Pekanbaru - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru saja di sahkan pada Rapat Paripurna DPRD di akhir November 2025 lalu.
APBD Riau 2026 sebesar Rp 8,321 triliun itu dinilai semakin minim, akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 1,2 triliun. Oleh karena itu, Pemprov Riau harus lebih inovatif dan lebih giat memaksimalkan PAD dari berbagai sektor pajak, yang dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri saat diwawancara iniriau.com, Sabtu (13/12) di Pekanbaru.
"Idealnya, APBD Riau itu di angka Rp 11 triliun. Kita selama ini terlena dengan dana transfer dari pusat itu. Sekarang ya harus kreatif dan lebih giat meningkatkan PAD dari berbagai sektor pajak. Sektor pajak dari Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor (BBMKB) salah satunya, seharusnya kita bisa maksimal lagi. Dari sektor pajak BBMKB, kita hanya mencapai Rp 3 triliun, harusnya bisa capai Rp 5 triliun," ujar Edi Basri menjelaskan.
Edi mencontohkan di Kalimantan Timur, PAD dari BBMKB bisa mencapai Rp 5 triliun lebih, padahal jika dibandingkan dengan Riau hampir sama potensi sumber daya alamnya. Lalu, bagaimana dengan Riau?
Ketua Komisi III DPRD Riau itu menjelaskan, Pemprov Riau harus bisa mencari dimana kebocoran dari sektor pajak BBMKB tersebut, sehingga PAD Riau sedikit banyaknya bisa sama dengan PAD Provinsi Kalimantan Timur.
Selain pajak BBMKB, pajak kendaraan bermotor juga masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Riau tahun depan. Kemudian diikuti oleh sektor pajak air permukaan (PAP).
"Sektor pajak kendaraan bermotor juga masih berpeluang untuk meningkatkan PAD kita, kemudian ada pajak air permukaan yang juga bisa dicapai hingga Rp 50 milyar," lanjut Edi Basri menambahkan penjelasannya.
Edi Basri juga meminta Pemprov Riau agar membuka peluang investasi di Riau. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Riau pada angka 4% masih tergolong statis.
"Nah, soal investasi di Riau selama ini hanya berputar di investasi perkebunan sawit. Itu sifatnya hanya memperbarui dan menambah kapasitas perusahaan perkebunan saja. Belum ada saya lihat pengembangan investasi itu yang sifatnya padat karya," ujar Edi Basri lagi.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD berharap Pemprov Riau benar-benar bisa berbenah diri dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Komisi III DPRD berharap Pemprov Riau harus bisa membenahi internal pajak tersebut. Kemudian, pembenahan sistem internal tersebut disertai dengan kebijakan membuka peluang sumber penghasil pajak baru.
Komisi III DPRD Riau rencananya akan melakukan audiensi dengan Polda Riau terkait persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pasalnya, warga sempat dipersulit saat ingin membayar pajak kendaraannya, yang harus disertai dengan dokumen asli kendaraan seperti BPKB.
"Kenapa tak dipermudah saja, itu kan uang masuk ke kas pemerintah, jangan dibuat ribet," tegas Edi Basri menutup wawancaranya dengan iniriau.com, Sabtu malam.**
