iniriau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau tengah bersiap menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan energi. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendukung penghematan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global yang memengaruhi harga energi.
“WFH ini kita siapkan untuk mendukung kebijakan penghematan energi. Tapi kita masih menunggu surat edaran resmi dari pusat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang mendorong langkah efisiensi tersebut. Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran 70 dolar AS per barel kini telah melampaui 100 dolar AS per barel.
“Kondisi global memaksa kita untuk lebih waspada. Kita harus mulai melakukan penghematan, termasuk dalam penggunaan energi,” tambahnya.
Jika kebijakan ini resmi diterapkan, ASN di lingkungan Pemprov Riau akan menjalankan WFH pada hari tertentu, yang diperkirakan dimulai pada April mendatang. Untuk mendukung kebijakan tersebut, penggunaan kendaraan dinas juga akan dibatasi.
SF Hariyanto menegaskan, kendaraan operasional milik pemerintah tidak diperkenankan digunakan selama periode WFH dan harus diparkir di rumah masing-masing penanggung jawab.
“Rencananya pada Jumat hingga Minggu kendaraan dinas tidak boleh digunakan dan harus standby,” jelasnya.
Selain itu, penghematan listrik di lingkungan perkantoran juga menjadi perhatian. Ia menginstruksikan agar penggunaan pendingin ruangan (AC) dan lampu di kantor organisasi perangkat daerah (OPD) diminimalkan, khususnya saat akhir pekan.
“Untuk Jumat sampai Minggu, listrik dan AC sebaiknya dimatikan. Sementara Senin hingga Kamis, pagi hari cukup manfaatkan sirkulasi udara alami sebelum menyalakan AC,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan WFH tidak boleh mengganggu kinerja ASN maupun pelayanan publik. Aktivitas pemerintahan tetap berjalan, termasuk melalui sistem daring.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal. ASN tetap bekerja, hanya saja dilakukan secara virtual,” tegasnya.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, seluruh kepala OPD diminta melakukan evaluasi berkala. Perbandingan penggunaan listrik sebelum dan sesudah penerapan WFH akan menjadi indikator utama.
“Evaluasi penting dilakukan untuk melihat sejauh mana penghematan yang bisa dicapai dan apakah kebijakan ini benar-benar efektif,” tutupnya.**
