iniriau.com, PEKANBARU – Mengawali hari kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memimpin apel perdana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Senin (30/3/2026).
Dalam arahannya, SF Hariyanto terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri sekaligus permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta apel. Ia juga mengapresiasi ASN yang telah menjalankan ibadah Ramadan dan kembali siap menjalankan tugas pemerintahan.
“Alhamdulillah kita telah melewati bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.
Namun di balik suasana pascalebaran, ia menegaskan bahwa Pemprov Riau masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Ia mengingatkan seluruh ASN agar tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
SF Hariyanto mengungkapkan, beban keuangan daerah saat ini cukup besar, terutama terkait kewajiban tunda salur dan tunda bayar yang harus diselesaikan pada tahun ini.
Nilai tunda salur disebut mencapai sekitar Rp500 miliar, sementara tunda bayar berkisar Rp400 miliar.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk diselesaikan. Kondisi belanja daerah juga sudah cukup tinggi, bahkan mendekati 40 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi APBD Riau saat ini masih belum stabil sehingga diperlukan langkah rasionalisasi anggaran. Selain itu, seluruh OPD diminta untuk lebih aktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengisyaratkan kemungkinan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) apabila kondisi pendapatan tidak mengalami peningkatan.
“Kalau tidak ada kenaikan pendapatan, TPP kemungkinan akan kita evaluasi. Ini memang berat, tapi kita akan mencari solusi terbaik,” katanya.
Tak hanya itu, Plt Gubri juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, termasuk pembatasan perjalanan dinas serta pengeluaran untuk kegiatan konsumsi. Ia juga meminta OPD lebih selektif dalam menjalankan program, khususnya kegiatan yang telah dianggarkan namun belum mendesak.
Sebagai bagian dari upaya penghematan energi, Pemprov Riau juga akan menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan listrik di lingkungan perkantoran.
Penggunaan lampu dan pendingin ruangan diminta dibatasi, terutama di luar jam produktif. Selain itu, skema work from home (WFH) direncanakan akan diterapkan secara berkala, kemungkinan satu kali dalam sepekan, untuk menekan biaya operasional.
“Kita ingin melihat efisiensi, termasuk dari sisi penggunaan listrik. Nanti akan kita evaluasi perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan ini diterapkan,” ungkapnya.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi dalam suasana Idul Fitri. Plt Gubri bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, serta para kepala OPD dan ASN saling bersalaman di halaman Kantor Gubernur Riau sebagai bentuk kebersamaan dan saling memaafkan.**
