iniriau.com, BENGKALIS - Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah merampungkan proses review terhadap seluruh proyek Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2025 yang mengalami tunda bayar. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari verifikasi sebelum realisasi pembayaran kepada pihak pelaksana.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Radius Akima, menyampaikan bahwa proses review telah berlangsung sejak Januari 2026 dan selesai pada Maret 2026. Hasilnya pun telah diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk ditindaklanjuti.
“Review sudah selesai dan hasilnya sudah kami sampaikan ke BPKAD pada bulan Maret,” ujar Radius saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2026).
Meski demikian, Radius mengaku tidak mengingat secara rinci jumlah proyek maupun total anggaran yang masuk dalam proses review tersebut.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, Kepala BPKAD Bengkalis, Aready, belum memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirim melalui WhatsApp belum dibaca, sementara panggilan telepon juga tidak direspons.
Sementara itu, para kontraktor yang telah menuntaskan pekerjaan sejak akhir tahun 2025 mengaku belum menerima pembayaran hingga saat ini. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan rekanan.
“Pekerjaan sudah selesai sejak Desember 2025, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” ungkap salah seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, sejumlah sumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang dinilai masih belum stabil. Bahkan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bulan April disebut belum dibayarkan, sementara insentif dilaporkan telah tertunda selama beberapa bulan.
Salah satu ASN menyebut keterlambatan ini diduga berkaitan dengan lambatnya transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat. “Gaji bulan April saja belum cair, insentif juga sudah beberapa bulan tertunda. Kondisi keuangan daerah memang sedang sulit,” ujarnya.
Situasi ini semakin menambah tekanan, baik bagi kontraktor maupun pegawai di lingkungan Pemkab Bengkalis yang hingga kini masih menunggu kejelasan pembayaran hak mereka.**
