iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai memproses tindak lanjut terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam kasus kelebihan pembayaran pengadaan seragam sekolah di 31 SMA Negeri di Riau.
Langkah tersebut dilakukan setelah BKD Riau menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Provinsi Riau terkait temuan kelebihan bayar dalam pengadaan seragam sekolah.
Kepala BKD Riau, Budi Fakhri, mengatakan pihaknya saat ini sedang mempelajari isi laporan tersebut sebelum menentukan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Tim kami sedang melakukan telaah terhadap LHP yang disampaikan Inspektorat. Dari hasil kajian itu nantinya akan ditentukan langkah berikutnya, termasuk penetapan sanksi," ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Menurut Budi, apabila selama proses telaah masih diperlukan informasi tambahan, BKD tidak menutup kemungkinan akan memanggil ASN yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Namun jika seluruh data dianggap telah lengkap, proses akan langsung berlanjut pada penetapan hukuman disiplin.
Ia menjelaskan bahwa jenis sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan masing-masing ASN. Hukuman disiplin dapat berupa sanksi ringan, sedang hingga berat sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sanksinya bervariasi, mulai dari teguran dan penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti melakukan pelanggaran berat," jelasnya.
Sebelumnya, hasil audit Inspektorat Provinsi Riau menemukan adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan seragam sekolah di 31 SMA Negeri. Total nilai kelebihan bayar yang terungkap mencapai Rp556.265.000.
Atas temuan tersebut, pihak Inspektorat telah meminta masing-masing sekolah untuk mengembalikan dana kelebihan pembayaran kepada orang tua siswa yang telah membayar seragam sekolah.**
