iniriau com, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus berupaya meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan dengan Sekretaris Ditjen AHU Andi Yulia Hertaty di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Rudy hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Bidang Pelayanan AHU Dewi Sri Wahyuni, serta jajaran Kanwil Kemenkum Riau. Pertemuan membahas sejumlah aspek penyelenggaraan layanan AHU di daerah, mulai dari dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga koordinasi teknis pelayanan.
Dalam kesempatan itu, Rudy memaparkan kondisi layanan AHU yang berjalan di Riau sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami terus berupaya memastikan layanan AHU di Riau berjalan optimal. Dukungan sumber daya, sistem layanan, serta koordinasi yang baik dengan Ditjen AHU menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Rudy.
Selain mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah berjalan, pertemuan juga membahas penguatan komunikasi antara Kanwil dan unit teknis di Ditjen AHU. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis maupun administratif yang muncul di lapangan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan AHU turut menjadi perhatian. Kanwil Kemenkum Riau mendorong optimalisasi sistem layanan berbasis digital agar masyarakat dapat mengakses layanan hukum dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen AHU Andi Yulia Hertaty meminta Kanwil Kemenkum Riau terus meningkatkan koordinasi dengan unit teknis terkait guna menjaga kelancaran pelaksanaan layanan di wilayah.
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Riau akan memperkuat evaluasi internal, menginventarisasi kebutuhan sarana dan sumber daya manusia, serta meningkatkan koordinasi teknis untuk mendukung pelayanan AHU yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.**
