iniriau com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau membahas usulan perubahan Perjanjian Kinerja untuk memastikan target kerja lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan penetapan target kinerja tahun 2027.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Edison Manik, di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum, Senin (12/10/2026).
Dalam pembahasan itu, setiap usulan perubahan ditelaah dengan memperhatikan kesesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan rencana aksi dengan arah kebijakan Kementerian Hukum.
Edison menegaskan, penyesuaian Perjanjian Kinerja harus memiliki dasar yang jelas dan didukung data valid. Penetapan target juga perlu mempertimbangkan capaian sebelumnya, kondisi aktual organisasi, serta ketersediaan sumber daya.
“Setiap perubahan Perjanjian Kinerja harus memiliki alasan yang jelas dan didukung data yang valid agar target yang ditetapkan dapat diukur serta dipertanggungjawabkan,” tegas Edison.
Catatan: Kutipan langsung di atas merupakan rumusan redaksional berdasarkan materi yang diberikan, bukan transkrip wawancara. Sebaiknya dikonfirmasi kepada narasumber sebelum diterbitkan sebagai kutipan langsung.
Pembahasan juga mencakup keselarasan Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan, program dan kegiatan, serta alokasi anggaran. Langkah ini diperlukan agar target yang ditetapkan realistis dan sejalan dengan kemampuan pelaksanaan program.
Selain mengevaluasi usulan perubahan, Kanwil Kemenkum Riau mulai mempersiapkan target kinerja 2027 dengan mengacu pada hasil survei, evaluasi capaian sebelumnya, dan indikator yang telah ditetapkan.
Edison juga menekankan pentingnya koordinasi antarunit kerja dalam menyusun maupun menyesuaikan target kinerja. Kesamaan pemahaman mengenai sasaran dan indikator diperlukan agar setiap unit bergerak dalam arah yang sama.
Melalui pembahasan ini, Kanwil Kemenkum Riau berupaya memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan perencanaan tahun 2027 lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.**
