Iniriau.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak yang mengklaim memiliki data kemenangan pasangan nomor urut 01, berdebat terbuka.
Tantangan debat itu, katanya, semata-mata untuk menjalankan prinsip demokrasi, yakni, bebas, adil, dan jujur.
"Saya akan membawa ahli IT dan ahli statistik untuk menantang debat secara terbuka dengan KPU dan pihak yang mengaku memiliki data kemenangan paslon nomor urut 01, untuk berdebat secara terbuka, dan disiarkan media televisi," tegas Rizal Ramli melalui keterangan tertulis, Rabu (15/5/2019).
Menurut ekonom senior itu, tantangan debat publik terkait penghitungan suara Pilpres 2019, adalah bagian dari pembelajaran demokrasi serta menyelamatkan kedaulatan rakyat.
"Kalau merasa punya komitmen menjaga demokrasi dan ingin menegakkan kedaulatan rakyat, harusnya mereka mau menerima tantangan saya," tuturnya.
Selain itu, sambung Rizal Ramli, melalui debat terbuka yang disiarkan media televisi, niscaya dapat menguak pihak yang sesungguhnya telah melakukan kebohongan.
"Data situng KPU kan selalu dijadikan argumentasi oleh kubu 01 bahwa pihaknya sudah menang. Bahkan, mereka bluffing berdasarkan hitungan mereka, menangnya tebal," tuturnya.
"Tapi, data situng KPU aja banyak yang salah. Misalnya, input data tidak match dengan formulir C1. Ini lah yang membuat rakyat resah. Jadi, ayo kita buka-bukaan data, supaya rakyat tak bingung," tantang anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Sebelumnya, KPU kembali membantah tudingan banyaknya salah input data yang terjadi dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan, tak diperbaiki.
Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, justru KPU meminta pihak yang menuding tersebut untuk membuktikan secara jelas, dan seperti apa hasil input data yang salah.
"Jadi kalau ada yang ngomong "suara kami segini, kenapa suara kami segini?" Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).
Menurut Hasyim, tudingan-tudingan itu sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara di setiap tingkatan.
"Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten," jelasnya.
"Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocokkan (di rekap tingkat nasional)," sambung Hasyim.
Hasyim kemudian menegaskan kepada BPN untuk membuktikan kesalahan input data perolehan suara, menggunakan dalil yang kuat. Jika tidak dapat dibuktikan, lanjutnya, maka tudingan itu tidak benar.
"Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," paparnya.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh tim internal mereka.
Pemaparan dilakukan oleh Laode Kamaluddin, tim pakar BPN Prabowo-Sandi, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Menurutnya, berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa pukul 00.00 wib, perolehan suara pasangan Jokowi-Maruf Amin memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 54,24 persen atau 48.657.483 suara.
"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya. Ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," katanya.
Ada pun menurut Laode, hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen. (Wartaloka)
.jpg)