iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau bersama Fakultas Hukum Universitas Riau (FH Unri) dan Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Berdampak Tahun 2026, Selasa (23/6).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kanwil Kemenkum Riau itu dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, mewakili Kepala Kanwil Rudy Hendra Pakpahan.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, Bagian Hukum Setda Kampar, pimpinan Fakultas Hukum Unri, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau.
Koordinasi ini dilakukan guna menyelaraskan program kerja mahasiswa Kukerta dengan kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Kampar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan instansi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa yang sadar hukum.
"Melalui kerja sama ini, mahasiswa tidak hanya menjalankan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menjadi agen edukasi hukum yang dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Kami berharap program ini mampu memberikan dampak nyata bagi desa-desa di Kabupaten Kampar," ujar Rudy.
Ia menambahkan, pendampingan yang dilakukan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau diharapkan dapat membantu mahasiswa mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya solusi yang aplikatif.
Dengan persiapan yang matang, program Kukerta Berdampak FH Unri di Kabupaten Kampar diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.**
