Iniriau.com, ROHIL - Sembako untuk masyarakat telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kepada masing-masing Kecamatan. Namun dalam pembagiannya, masih banyak masyarakat tidak menerima. Tentunya hal itu menimbulkan masalah, terlebih lagi Bantuan Sosial (Bansos) itu diharapkan ditengah Pandemi Covid 19.
Menanggapi hal itu, GP Ansor setempat dalam waktu dekat akan membuka Posko pengaduan bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai intruksi dari Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Ansor Riau yang mana intruksi tersebut berbunyi Ansor harus aktif untuk melakukan pengawalan dan memberikan masukan kepada pemerintah .
" Kami mengharapkan agar Pemerintah mengambil langkah bijak untuk bisa memperhatikan masyarakat yang terdampak dan susah agar hak mereka juga diberikan. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan serahkan ke Pemerintah data-data orang yang telah kami data yang tidam menerima," kata Ketua PC GP Ansor Rohil, Fauzi Gunawan, Senin,(11/5/20) kepada wartawan via Whashapp.
Fauzi mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam memperhatikan masyarakat yang terdampak Covid-19. Akan tetapi, kata dia, pihaknya juga harus memberikan masukan dan himbauan kepada Pemerintah terkait pembagian Bansos bagi masyarakat yang terdampak atau susah.
"Masih banyak masyarakat yang susah dan dikira juga sangat layak untuk dibantu akan tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Kita menyarankan dan berharap agar Pemerintah kiranya mau mendata kembali mana yang belum mendapatkan dan kondisinya memang layak untuk dibantu," ujar Fauzi.
Sambung Fauzi, pihaknya memaklumi mungkin disisi lain Pemerintah memiliki kekurangan dalam hal pendataan bagi masyarakat yang tidak mampu dan layak menerima. untuk memudahkan Pemda, sebutnya, GP Ansor telah melakukan pendataan bagi yang belum terima sembako dibeberapa Kecamatan melalui Tugas Gugus Ansor covid 19 yang tersebar di Kecamatan se Rohil
"Kita mendapatkan informasi juga dilapangan bahwa dalam pembagian Bansos kurang tepat sasaran seperti adanya masyarakat yang telah menerima PKH, namun mendapatkan bantuan sembako dari Pemda itu. Ada lagi yang tidak mendapatkan bantuan apapun sama sekali padahal dilihat dari kehidupannya sangatlah layak untuk dbantu, tidak menerima, ini yang harus kita perhatikan," ungkap Fauzi.
Tambahnya, GP Ansor meminta kepada Pemda agar transparan dalam penggunaan dana Penangan Covid 19. Dan setelah Covid berlalu, Pemda juga diminta menyampaikan ke publik besaran anggaran yang digunakan dan apa saja dipergunakan, baik itu bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Hal ini sangat perlu agar publik tidak menduga-duga.
" Kita akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan penanganan covid 19 di Rohil termasuk fasilitas kesehatan untuk pengamanan bagi tenaga medis. Insyallah dalam waktu dekat kita membuat laporan terkait pelaksanaan Penanganan Covid-19 di daerah Kabupaten masing-masing dan hasilnya akan kita laporkan ke Pimpinan Wilayah Ansor Riau," tutupnya.**
.jpeg)
.jpeg)